#satgaspangan#mafiapangan#stokpangan

Bentuk Satgas Untuk Monitoring Ketahanan Pangan Daerah

( kata)
Bentuk Satgas Untuk Monitoring Ketahanan Pangan Daerah
Rapat melalui video conference bersama Kementerian Dalam Negeri di Ruang Command Center Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung, Jumat, 15 Mei 2020.


Bandar Lampung (Lampost.co): Ketersediaan stok pangan harus dipastikan tetap tersedia di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia saat ini. Potensi potensi mafia pangan juga harus diantisipasi dan diberantas habis.

Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat melalui video conference perihal Pembentukan Satuan Tugas Monitoring Ketahanan Pangan Daerah, di Ruang Command Center Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung, Jumat, 15 Mei 2020.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Karo Perekonomian.

Dalam rapat tersebut dibahas terkait pembentukan Satuan Tugas Monitoring Ketahanan Pangan Daerah. Dibentuknya satuan tersebut guna memastikan ketersediaan distribusi dan stabilisasi harga 11 bahan pangan diantaranya, beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. 

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan dengan terbentuknya Satgas Pangan tersebut di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, diperlukan langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Satuan Tugas diketuai oleh Sekretaris Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang beranggotakan dari Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, TNI/Polri serta Bulog.

"Satuan tugas bertanggung jawab kepada gubernur, bupati dan wali kota. Satuan tugas kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara harian melalui alat komunikasi (email/whatsapp) kepada Gubernur masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri," katanya.

Satgas ini, kata dia, diperlukan untuk memberi bahan masukan untuk menyusun kebijakan ditengah pandemi ini, mengetahui potensi pangan, dan distribusi, supply dan demand bahan pangan, identifikasi kendala dalam pengadaan bahan pangan, serta menginformasikan secara real time kondisi harga bahan pangan. 

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar