#nuansa#demokrasi

Benalu Birokrasi

( kata)
Benalu Birokrasi
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

APAKAH layak seorang pejabat setingkat kepala bidang di Pemkot Bandar Lampung hanya diberi surat teguran setelah diduga melakukan penipuan? Selain melakukan penipuan, pejabat yang bertugas di Badan Ketahanan Pangan itu juga malas masuk kantor.

Namun, Inspektorat hanya memberikan sanksi yang paling ringan bagi pejabat di Badan Ketahanan Pangan berinisial HN itu. Kita pun mempertanyakan pertimbangan lembaga ini dalam memberi sanksi.

Apakah dua kesalahan yang dilakukan itu tergolong ringan? Sangat disayangkan jika tindak penipuan dan pelanggaran disiplin, jarang masuk kantor, dikategorikan kesalahan ringan. Harus tegas dikatakan logika yang dibangun Inspektorat terbalik. Padahal, pelaku pelanggaran disiplin ini adalah pejabat setingkat eselon III.

Di manakah wibawa Pemkot dan Inspektorat? Sanksi teguran ini merupakan langkah mundur dalam penegakan disiplin ASN? Bagaimana Pemkot akan menertibkan pejabat malas jika hanya memberikan sanksi ringan kepada mereka yang masuk kantor semaunya? Di mana letak reformasi birokrasi yang mengendepankan kedisiplinan aparatur dan pelayanan?

Kasus penipuan ini bermula saat HN masih bertugas di Dinas Perhubungan Bandar Lampung. HN menjanjikan bisa meloloskan seorang juru parkir menjadi pegawai honorer. Untuk bisa diterima menjadi tenaga honorer, sang petugas parkir menyerahkan uang Rp20 juta. Namun, setelah uang diberikan, si juru parkir tidak kunjung diterima sebagai tenaga honorer. Ia pun melaporkan kasus tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Setelah kasusnya mencuat, HN kemudian mengembalikan uang tersebut kepada korbannya.

Dengan alasan uang sudah dikembalikan, polisi kemudian tidak menindaklanjuti kasus ini. Mestinya, polisi tetap melanjutkan kasus ini hingga penyelidikan. Kasus ini bisa dijerat dugaan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan wewenang.

Selain diduga menerima sejumlah uang, HN rupanya jarang masuk kantor. Kemalasan pejabat ini dilaporkan langsung Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung I Kadek Sumarta. Pihaknya pun melaporkan masalah kedisiplinan ke BKD dan Inspektorat. Bahkan, kepala badan mengusulkan pergantian posisi kepala bidang yang ditempati HE.

Apa yang dilakukan HN jelas melanggar kode etik ASN. ASN diharuskan melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin serta tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Seharusnya, Inspektorat hingga wali kota berani membersihkan benalu birokrasi. Para benalu ini justru membuat kinerja ASN terlihat gemuk dan tidak maksimal memberikan pelayanan. Yang perlu dikedepankan adalan sistem meritokrasi. ASN yang memiliki kompetensi dan kedisiplinanlah yang layak dipertahankan dan diapresiasi.

Namun, bagi ASN malas dan terbukti melanggar kedisiplinan, tidak layak mendapatkan jabatan. Mereka seharusnya diberi sanksi skors hingga pengurangan tunjangan agar memberi efek jera.

 

Padli Ramdan/ Wartawan Lampung Post

Berita Terkait

Komentar