#jualbelijabatan#kpulampung#beritalampung

Belum Sebulan Menjabat, Anggota KPU Lampung Dilaporkan ke DKPP

( kata)
Belum Sebulan Menjabat, Anggota KPU Lampung Dilaporkan ke DKPP
Budiono (baju biru) Akademisi hukum Universitas Lampung sebagai Pelapor saat di LBH Bandar Lampung, Jumat 8, November 2019 untuk melapor kepada DKPP. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co):Tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung periode 2019--2024 terpilih baru dilantik dan disumpah oleh KPU RI di Aula KPU RIdi Jakarta pada 15 Oktober 2019, lalu. Namun salah satu komisioner tersebut atas nama ENF diduga bermain dalam jual beli kursi jabatan penyelenggara pemilu.

Direktur Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan bahwa Budiono memberikan kuasa kepada pihaknya untuk melaporkan oknum anggota KPU Provinsi Lampung dengan inisial ENF yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam seleksi calon anggota KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita melengkapi berkas laporan yang diminta oleh DKPP. Sekarang berkasnya sudah lengkap dan kita kirimkan kepada DKPP hari ini," katanya di Kantor LBH Bandar Lampung, Jumat, 8 November 2019.

Ia mengatakan bukti-bukti tersebut seperti rekaman percakapan telepon, rekaman video, kuitansi pembayaran uang jual beli jabatan, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan presiden buruk bagi penyelenggara pemilu dan konstestasi demokrasi.

"Gimana mau bersih kalau penyelenggaranya saja sudah bermain dengan praktek uang. Kita ingin pemilu ini bersih. Apalagi 2020 kita akan menggelar Pilkada di 8 Kabupaten/Kota. Orang yang tidak bersih harus hengkang dari penyelenggara," katanya.

Berita terkait:

Mantan Ketua Prihatin Anggota KPU Lampung Beli Jabatan

Sementara itu pelapor, Budiono mengatakan bahwa dirinya merasa terpanggil dan memiliki kewajiban moral untuk membongkar segala praktek kecurangan yang terjadi. Permainan uang untuk jual beli jabatan harus ditindak tegas. Ia mengatakan bila untuk membeli kursi di KPU Provinsi Lampung sampai Rp 200an juta dan kursi di KPU kabupaten/kota sampai Rp100-an juta maka akan berbahaya bagi integritas, moralitas dan kualitas demokrasi.

"Laporan ini saya buat karena ingin pemilu bersih. Sudah menjadi kewajiban moral untuk kita awasi. Bila ada peserta yang dimintai uang mahar juga, ayo kita sama sama melapor," kata Akademisi Hukum Unila ini.

Adi Sunaryo

Berita Terkait

Komentar