Belum Miliki Data kWh di Register 45 jadi Kendala PLN Hitung Kerugian Negara

Mesuji (Lampost.co)--PLN UID Lampung akui belum miliki data jumlah kWh jaringan listrik ilegal yang terpasang di kawasan hutan register 45, Kabupaten Mesuji. Atas kendala itu, PLN kesulitan menghitung jumlah kerugian negara.

Asisten Manager Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PLN UID Lampung, Darma Saputra mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses pendataan dengan tetap mengedepankan koordinasi kepada pihak kepolisian.

"Mengenai darimana kWh didapat, kami lihat hasil pendataan dulu, kami tidak bisa berandai-andai sebelum ada data yang akurat. Setiap penggunaan listrik ilegal, tentunya PLN mengacu pada ketentuan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan," jelas Darma.

Darma mengatakan PLN juga tidak bisa serta merta memutus aliran listrik yang terpasang illegal di Register 45. Sebab persoalan di sana bukan hanya sekedar kelistrikannya saja.

"PLN dan seluruh stakeholder serta pemangku kepentingan diharapkan dapat duduk bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan tepat. Tentunya, PLN memperhatikan terkait keamanan teman teman yang melakukan pendataan di Register 45," lanjut dia.

Baca juga : Listrik di Register 45, Belum Ada Ketegasan dari Pemerintah

Ia juga mewakili PLN UID Lampung mendukung penuh langkah pihak kepolisian yang telah mengamankan tujuh oknum terkait pemasangan jaringan listrik illegal di Register 45. Tapi Darma memastikan pelaku seluruhnya bukan karyawan PLN.

"Karena ulah tujuh oknum tersebut, PLN dirugikan baik itu citra perusahaan dan juga aliran listrik yang disalahgunakan seperti yang dilakukan oknum tersebut. Kami PLN mengapresiasi tindakan kepolisian yang telah mengamankan pelaku, PLN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian dan berharap kepolisian dapat segera mengungkapnya," tukasnya.

Putri Purnama