#pemerasan#pungli#polisi#polda

Belasan Polisi 'Nakal' di Lampung Diperiksa Propam

( kata)
Belasan Polisi 'Nakal' di Lampung Diperiksa Propam
Kabid Propam Polda Lampung, M Syarhan. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung telah memeriksa 13 oknum polisi terduga pelaku pelanggaran pidana dan kode etik. Pemeriksaan yang sudah dilakukan nyaris dalam dua pekan terakhir itu merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Polres Tulangbawang dan Polsek Metro Barat. 

Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Lampung, Kombes Syarhan menegaskan akan menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga merusak citra Polri di mata publik.

"Saya pastikan, yang terbukti melanggar akan ditindak tegas. Saya tidak main-main, polisi tidak boleh meminta uang ke masyarakat," katanya, Kamis, 7 April 2022. 

Baca: Dua Oknum Polisi Pemeras dalam Kasus Pemalsuan Izin Usaha di Metro Diperiksa

Petugas telah memeriksa sembilan oknum atas kasus pungutan liar (pungli) dari hasil OTT di Polres Tulangbawang pada Minggu, 27 Maret 2022 lalu. Selain itu, propam juga memeriksa empat polisi dari hasil OTT kasus pemerasan dalam penanganan perkara pemalsuan izin usaha di Polsek Metro Barat pada Jumat, 1 April 2022. 

"Saat ini masih dalam pendalaman," ujarnya.

Merujuk Pasal 21 dan 22 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor: 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan, dua bentuk sanksi bagi anggota polisi yang diduga melanggar kode etik adalah sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan, bentuk sanksi pelanggaran KEPP adalah sanksi pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelanggar diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KEPP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang bersangkutan.

Sobih AW Adnan






Berita Terkait



Komentar