#beritalampung#beritalampungterkini#belanjatakterduga#kondisiurgen

Belanja Tak Terduga Rp31,5 Miliar untuk Penanganan Kegiatan Urgen

( kata)
Belanja Tak Terduga Rp31,5 Miliar untuk Penanganan Kegiatan Urgen
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mencatat pada tahun anggaran 2022 ini menganggarkan dana Rp31,5 miliar untuk alokasi belanja tak terduga (BTT). Dari total anggaran tersebut, Rp31,5 tersebut diperuntukkan semua kegiatan yang bersifat urgensi dan tak terduga.

"BTT Pemprov Lampung tahun ini dianggarkan Rp31,5 miliar dan telah terserap Rp10,9 miliar. Dana digunakan bantuan sosial (bansos) penanganan inflasi pasca-kenaikan harga BBM," kata Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Kamis, 10 November 2022.

Baca juga: Semua Pihak di Lampung untuk Perkuat Kerukunan Masyarakat Jelang Pemilu 

Menurut dia, BTT merupakan anggaran yang diperuntukkan hanya untuk sesuatu yang sifatnya tak direncanakan sejak penganggaran awal. Penanganan inflasi merupakan arahan dari Pemerintah Pusat.

"Penggunaan anggaran BTT harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan dialokasikan karena dalam penggunaannya harus untuk keperluan darurat serta mendesak. Untuk dana ini sudah kami geser ke Dinas Sosial untuk bansos," ujarnya.

Dia menambahkan BTT tersebut juga diperbolehkan untuk keperluan darurat akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, tsunami, atau penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan perintah Pemerintah Pusat. "Untuk dana sisa yang belum terpakai, masih kami siapkan sampai akhir tahun. Misal ada bencana alam, ada jembatan putus yang tidak bisa ditangani dinas atau pemerintah daerah, bisa menggunakan BTT," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Lampung, Apriliati berharap Pemprov Lampung dapat mengalokasikan BTT secara tepat sasaran dan sesuai peruntukan serta sesuai dengan prosedur. "Jangan sampai ada perbedaan persepsi dalam penganggaran BTT. Pemprov Lampung harus bisa memetakan mana yang memang diutamakan untuk penyalurannya, untuk alokasi penanganan inflasi sudah cukup baik," ujarnya.

Namun, dia menyayangkan penyaluran banso hingga kini belum selesai. "Kan di awal mau disalurkan Oktober, kalau bisa jangan banyak peraturan yang menyulitkan masyarakat menerima. Lebih cepat lebih baik karena bantuan ini pasti akan sangat berguna untuk mereka," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar