#IuranBPJS#Kesehatan

Begini Rencana Pemerintah untuk Penaikan Iuran BPJS

( kata)
Begini Rencana Pemerintah untuk Penaikan Iuran BPJS
Ilustrasi (MI/RAMDANI)

JAKARTA (Lampost.co) -- Pemerintah masih meramu penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penaikan iuran itu rencananya dihitung berdasarkan tingkatan kelas peserta.

"Nanti semua kelas harus ditinjau ulang, kelas satu, dua, dan tiga, yang umum dan swasta, termasuk ASN, jadi dikaji ulang semuanya," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).

Mardiasmo menjelaskan besaran iuran itu menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang keluar pada akhir Agustus. "Jangan lupa, berbagai temuan BPKP juga harus kami tindak lanjuti, termasuk kelas rumah sakit yang diturunkan seperti apa dan lainnya," ujarnya.

Adapun audit BPKP termasuk defisit keuangan BPJS Kesehatan semester I-2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, hingga sumber dana yang bisa diperoleh untuk menutupi defisit itu. "Jangan sampai kami naikkan tapi masih defisit. Jangan sampai kenaikannya terlalu besar, tapi nanti tidak digunakan. Kami harus hati-hati, ke depan harus ada kenaikan," katanya.

Bila mengacu pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2016, kenaikan harga yang tepat untuk penerima bantuan iuran (PBI) untuk kelas dua sekitar Rp63 ribu dari Rp51 ribu, dan untuk kelas tiga seharusnya Rp53 ribu dari Rp25.500. Sedangkan untuk kelas satu masih sesuai dengan iuran sebelumnya.

Medcom.id



Berita Terkait



Komentar