#smptn

Begini Perubahan Seleksi Masuk PTN dalam Permendikbudristek Baru

( kata)
Begini Perubahan Seleksi Masuk PTN dalam Permendikbudristek Baru
SMPTN. Ilustrasi


Bandar Lampung (lampost.co) -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengubah perubahan aturan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada 2023. Perubahan aturan itu tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022.

Sebelumnya aturan sistem penerimaan mahasiswa baru PTN diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam aturan itu, mengatur penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang D3, D4, dan S1 yang masih berpatokan pada tiga jalur.

Penerimaan mahasiswa baru PTN harus berprinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan tidak boleh ada kepentingan demi menghindari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

"Seleksi nasional berdasarkan prestasi, tes, dan mandiri untuk PTN," tulis Permendikbudristek tersebut.

Jalur SNMPTN diganti menjadi jalur prestasi memiliki dua bobot penilaian, yaitu rata-rata nilai seluruh mata pelajaran minimal 50%.

Kedua, nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian.

Dalam Pasal 8 juga ditekankan untuk jalur mandiri PTN dilakukan seleksi secara akademis dan dilarang untuk komersialisasi pendidikan.

Selain itu sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, PTN wajib mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat beberapa poin transparansi.

"Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan metode penilaian calon mahasiswa," tulis Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tersebut.

Dijelaskan secara rinci juga pada Pasal 15, daya tampung setiap jalur masuk PTN. Untuk jalur prestasi sedikitnya 20% untuk setiap program studi, seleksi nasional minimal 40%, mandiri 30%.

Pada pasal 18 PTN wajib melaporkan daya tampung dan perubahan daya tampung untuk ketiga jalur masuk paling lambat 30 hari kepada Mendikbudristek.

Mendikbudristek melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PTN dalam pemenuhan kriteria, norma, standar, dan prosedur, dan kriteria seluruh tahapan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru.

Mendikbudristek pun dapat membatalkan keputusan PTN tentang hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru apabila Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek terbukti melanggar perundang-undangan.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar