#apbd#provinsi#beritalampung

Begini Kondisi Beban APBD Provinsi Lampung

( kata)
Begini Kondisi Beban APBD Provinsi Lampung
ilustrasi (lampost.co)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Badan Keuangan Daerah Lampung, Minhairin menjelaskan kondisi beban APBD Provinsi Lampung.

Dijelaskannya penyusunan APBD Provinsi Lampung TA 2019, telah dilakukan proses sesuai tahapan perencanaan penganggaran. Dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembahasan dan kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung. Dilanjutkan dengan pembahasan dan pengesahan Rancangan APBD, Evaluasi Kementerian Dalam Negeri, dan Penetapan APBD melalui Perda Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018.

Adapun Struktur APBD Provinsi Lampung TA 2019 sebagai berikut:

Pendapatan : Rp7,77 Triliun

Belanja : Rp7,65 Triliun

Surplus : Rp115 Miliar

"Surplus APBD ini digunakan untuk menutupi Pengeluaran Pembiayaan, diantaranya pembayaran pokok utang SMI, " kata dia kepada Lampost.co, akhir pekan kemarin.

Dijelasknanya, pada anggaran Pendapatan Asli Daerah TA 2019 terdapat pendapatan yang berasal dari Pelepasan Aset Way Dadi senilai Rp337 Miliar.

Pada tanggal 12 Februari 2019 bertempat di Kementerian Dalam Negeri Jakarta dilaksanakan rapat “Fasilitasi Penanganan Masalah Tanah di Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung” yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri

Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/PBN , Ketua DPRD Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pokmas ST-2. Dimana

Rapat tersebut memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah terebut (status quo).

"Dengan keputusan tersebut, maka potensi pendapatan dari Pelepasan Aset Way Dadi senilai Rp337 Miliar yang telah dianggarkan pada APBD Provinsi Lampung TA 2019 berpotensi tidak terealisasi, " ungkapnya.

Selain itu, beban Pemerintah Provinsi Lampung yakni karena pemerintah melakukan pinjaman jangka panjang senilai Rp600 Miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang digunakan untuk membiayai pembangunan 6 Ruas Jalan Provinsi. Dasar pinjaman ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Jangka waktu pinjaman ini selama 5 tahun terhitung dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Dalam APBD TA 2019 telah dianggarkan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp140 miliar dan Pembayaran Bunga sebesar Rp37 miliar.

"Sampai dengan April 2019, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman sebesar Rp15,8 miliar, " ungkapnya.

Dipaparkan pula terkait, Utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Provinsi Lampung TA 2018, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban DBH kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp704.146.647.447.

" Dalam APBD TA 2019, utang DBH dimaksud belum teranggarkan, "imbuhnya.

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar