#hukum#korupsirandislamtim

Begini Kata Mantan Staf Deputi Penindakan KPK soal Kasus Randis Bupati Lamtim

( kata)
Begini Kata Mantan Staf Deputi Penindakan KPK soal Kasus Randis Bupati Lamtim
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung semestinya melihat tiga hal untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur. Kasus tersebut merugikan negara Rp686 juta.

Menurut mantan Staf Deputi Penindakan KPK Zainudin Hasan, ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu subjektivitas penyidik. Namun, jika melihat Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana," kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung itu, Kamis, 29 Oktober 2020.

"Jadi alasan ditahan atau tidaknya tersangka seharusnya berdasarkan pertimbangan ketiga hal tersebut. Tidak ada hubungannya dengan membayar kerugian negara," katanya.

Berita terkait: Tiga Koruptor Randis Bupati Lamtim Diperlakukan Spesial

Ditanya apakah para tersangka ini tidak akan melarikan diri mengingat di Lampung ada kasus yang sama, namun hingga saat ini terpidana melarikan diri bahkan belum tertangkap sampai sekarang, Zainudin menjelaskan melihat pengalaman seperti itu semestinya penyidik mengambil sikap yang tidak berisiko.

"Ya melihat pengalaman banyak buronan seharusnya penyidik mengambil sikap yang tidak berisiko dengan melakukan penahanan segera mungkin," katanya.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Andrie W Setiawan mengatakan Bidang Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung telah melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Bagian Penuntutan. Meski demikian, dengan alasan kooperatif dan sudah mengembalikan kerugian negara ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan hingga hari ini. 

Andrie menjelaskan kasus berawal pada 2016 terdapat kegiatan pengadaan kendaraan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati dengan total pagu anggaran Rp2,6 miliar lebih. Kegiatan pengadaan dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Lampung Timur.

Namun, dalam pengadaan tersebut, dari awal sudah terlihat adanya persengkokolan yang dilakukan Suherni, Dadan Darmansyah, dan Aditya Karjanto. "Caranya, antara lain kegiatan penyedia/pengadaan diarahkan melalui proses lelang padahal semestinya proses tersebut bisa dilakukan melalui metode e purchasing. Kemudian tidak dilakukan pencarian data HPS dan kegiatan pengadaan sudah diarahkan kepada salah satu penyedia," kata Andrie.

Atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp686 juta lebih.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar