#penyelundupan#elektronik#nasional

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Alat Elektronik Rp61,86 Miliar

( kata)
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Alat Elektronik Rp61,86 Miliar
Suasana pemaparan barang bukti hasil penindakan kasusk penyelundupan ribuan alat elektronik di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (30/4/2019) (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan)

JAKARTA (Lampost.co)--Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu telepon genggam, laptop, tablet dan alat elektronik ilegal lainnya senilai Rp61,86 miliar dalam dua kali penindakan pada Sabtu (20/4) dan Jumat (26/4).

Barang bukti hasil penindakan tersebut dipaparkan di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin dan para pejabat terkait lainnya.

Dua upaya penyelundupan ini menggunakan modus yang serupa yaitu menggunakan kapal berkecepatan tinggi atau High Speed Craft (HSC).

Penindakan pertama terjadi pada Sabtu (20/4) di pergudangan daerah Jakarta Barat setelah Special Enforcement Team DJBC memperoleh informasi adanya dugaan pemasukkan barang ilegal di Pantai Salira Banten.

Dari penindakan ini, petugas DJBC berhasil menyita berbagai produk elektronik dengan jumlah kurang lebih 18.920 unit senilai kurang lebih Rp54,63 miliar.

Kemudian, penindakan kedua terjadi pada Jumat (26/4) setelah satuan tugas Patroli High Speed Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau menangkap HSC bermesin 4 x 300 PK dengan muatan telepon genggam.

Dari hasil pengumpulan barang bukti itu petugas DJBC berhasil mengamankan 98 karton berisi kurang lebih 3.279 telepon genggam senilai Rp7,24 miliar.

Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan HSC yang digunakan sebagai sarana pengangkut barang ilegal bernilai kurang lebih Rp932 juta.

Dari dua penindakan tersebut, DJBC mengamankan seorang tersangka dan saat ini masih dalam proses pengembangan.

Pengembangan penanganan perkara tersebut akan melibatkan PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka investigasi gabungan untuk mengungkap rangkaian kasus termasuk layer-layer yang ada di dalamnya.

Antara



Berita Terkait



Komentar