#pilkada#pemilu#politik#beritalampung

Bawaslu Warning Paslon Agar LPPDK Sesuai dengan Pengeluaran

( kata)
Bawaslu Warning Paslon Agar LPPDK Sesuai dengan Pengeluaran
Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperingatkan atau warning pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) disesuaikan dengan pengeluaran saat berkampanye.

"Kami mewanti-wanti agar nanti ketika LPPDK disesuaikan dengan pengeluaran, karena kami melihat pasangan calon dalam setiap harinya melakukan kegiatan kampanye," ujar ketua Bawaslu Candrawansah, Senin, 2 November 2020.

Ia menjelaskan akan melalukan penyandingan antara jumlah kegiatan kampanye (pembagian bahan kampanye, jumlah alat peraga kampanye, penyumbang dana kampanye) dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tersebut.

Baca juga: Bawaslu Ungkap Asal Dana Sumbangan Kampanye Yang Diperoleh Calonkada Bandar Lampung

"Makanya kita minta dengan KPU agar dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) benar-benar netral dan tidak ada irisan dengan parpol ataupun calon, agar nanti hasil audit dana kampanye dapat dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon," kata dia.

Ia menambahkan tidak boleh pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye lebih dari Rp75 juta untuk sumbangan perorangan dan Rp750 juta untuk bantuan badan hukum swasta. 

Dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 187 Ayat (5) yang berbunyi setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 2 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200 juta.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar