#pilkada#penghitungansuara

Bawaslu RI Mengusulkan Sirekap Tak Digunakan pada Pilkada

( kata)
Bawaslu RI Mengusulkan Sirekap Tak Digunakan pada Pilkada
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Rahmat Bagja. Lmapost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu RI akan mengusulkan kepada KPU untuk tidak menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi secara elektronik (sirekap) untuk gelaran Pilkada 2020. Sebab, hasil penghitungan sirekap yang berbasis internet dalam jaringan (online) berpotensi menimbulkan sengketa dan banyaknya blank spot di setiap daerah.

Hal itu ditegaskan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Rahmat Bagja usai mengisi kegiatan bimbingan teknis Bawaslu Bandar Lampung di Hotel Bukit Randu, Rabu, 11 November 2020. “Nah itu yang kami takutkan, kalau pakai sirekap, rekapitulasi jenjang manualnya kan hanya satu saja. Itu juga kita dapatnya dalam bentuk softcopy atau data elektronik. Kalau sistem informasinya terdapat gangguan, itu juga tidak jelas,” ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur jaringan yang tidak merata di setiap daerah, Bagja juga menyoroti kemampuan sumber daya manusia (SDM) atau KPPS dalam mengoperasionalkan sirekap. “Misalnya, KPPS harus buka itu jam 7, tiba-tiba terjadi gangguan, apakah itu kemudian terlambat. Kan harus masuk dulu jaringan. Sekarang pertanyaannya, KPPS ini punya apa tidak kemampuan? Sudah dicek belum kemampuan KPPS. Ponselnya sesuai standar atau tidak," ujarnya.

Dia meminta KPU agar mempersiapkan sirekap sematang mungkin atau menjadi pilot project di Pilkada 2020. “Ada mungkin di beberapa daerah, seperti Bandar Lampung mungkin bisa, insya Allah jaringannya oke semua. Nah kalau ada yang blank spot? Pertanyaan pentingnya di situ, tiba-tiba gangguan, sistem down karena orang yang memakai terlalu banyak saat bersamaan.”

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan pihaknya sudah menganalisis ketersediaan jaringan di Lampung. “Dari awal juga kami sudah menyampaikan di Lampung ada 103 titik blank spot, termasuk di Bandar Lampung. Kalau basis sirekap itu internet, pasti akan terkendala,” kata Iskardo.

Dia meminta KPU memberikan solusi jika ke depannya sirekap mengalami kendala dalam penerapannya. Menurut dia, ketersediaan jaringan, kapasitas SDM, dan jenis kamera gawai yang digunakan akan menimbulkan kerumitan di lapangan. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar