#pilkada#pemilu#politik#beritapesibar

Bawaslu Pesisir Barat Ingatkan Paslon Berkampanye dengan Tertib Prokes

( kata)
Bawaslu Pesisir Barat Ingatkan Paslon Berkampanye dengan Tertib Prokes
Ketua Bawaslu kabupaten Pesisir Barat, Irwansyah. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co): Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengimbau kepada para pasangan calon dan tim sukses pada Pilkada 2020 agar menjaga etika demokrasi serta menerapkan protokol kesehatan saat berkampanye di tengah pandemi covid-19.

Para pasangan calon harus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada masa kampanye saat ini hingga menjelang hari H pencoblosan yaitu 9 Desember 2020. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Irwansyah, dan komisioner Bawaslu, Heri Kiswanto, saat ditemui di kantornya, Senin, 9 November 2020.

"PKPU dijalankan dengan lebih baik, tertib. Prokes diterapkan dalam kegiatan kampanye paslon. Jangan sampai kampanye tatap muka jadi suatu klaster penyebaran covid-19. Jangan kampanye yang menggunakan badan jalan sehingga dapat mengganggu pengguna jalan dan kendaraan yang lewat, tetapi dalam ruangan atau di halaman rumah tidak apa-apa. Saling menghormati dalam menjalankan tupoksi kita masing-masing," kata Heri Kiswanto. 

Irwansyah menambahkan saat ini ada sembilan kasus pelanggaran netralitas ASN yang sudah dilakukan dan telah direkomendasikan Bawaslu ke KASN. 

"Delapan kasus sudah dapat balasan KASN, satunya belum masih proses. Prinsipnya Bawaslu hanya merekomendasikan atas pelanggaran atau laporan itu ke KASN. Kalau sanksi mereka (KASN) yang mengkaji dan memutuskan. Paling kami hanya mengawasi atas sanksi yang dijatuhkan pemerintah daerah setempat. Kalau tidak terbukti kita rehab nama baiknya, kalau terbukti biasanya seorang ASN akan diberi peringatan tertulis, penurunan gaji berkala atau pangkat atau ditundanya naik pangkat, bisa seperti itu. Dari sembilan itu bisa saja ada penambahan (kasus)," kata Heri. 

Dia mengatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sejauh ini lebih kepada pelanggaran administrasi. Seperti kasus dugaan paslon saat kampanye tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

"Pada prinsipnya semua paslon ada STTP. Tetapi memang diawal karena ada trouble komunikasi dengan LO paslon. Sekarang ini kami sudah lakukan pencegahan untuk satu kegiatan paslon minimal ada pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu," kata dia. 

Sementara itu, terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) hingga saat ini kondisinya sudah cukup tertib. 

"Tentang APK lumayan tertib. Sudah mulai tertib adalah kami bersyukur. Ini keberhasilan dalam upaya pencegahan yang kami lakukan dan kita juga bisa lihat bersama sekarang," ujar dia.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar