#beritalampung#beritalampungterkini#tidaknetral#bawaslu#asntidaknetral

Bawaslu Pesisir Barat Dalami Dugaan ASN Pesibar yang Tidak Netral

( kata)
Bawaslu Pesisir Barat Dalami Dugaan ASN Pesibar yang Tidak Netral
Ilustrasi. Dok


Krui (Lampost.co) -- Bawaslu Pesisir Barat (Pesibar) akan mendalami dan mengklarifikasi dugaan perilaku oknum ASN yang terindikasi tidak netral dalam penjaringan bakal calon DPR Dapil Lampung II di Bandar Lampung.  Berdasarkan Surat Bawaslu Lampung nomor : 093/PP.00.01/K.LA/09/2022 perihal Pelimpahan Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN  tanggal 30 September 2022 dan membawa barang bukti, Bawaslu akan panggil ASN berinisial IN untuk mengklarifikasi dalam konteks investigasi, Senin, 3 Oktober 2022.

Anggota Bawaslu Pesibar,  Heri Kiswanto, Minggu, 2 September 2022, mengatakan pihaknya lebih dulu menghimpun bukti-bukti awal dan surat pelimpahan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut. “Sekarang baru tahap klarifikasi kepada pihak yang kami anggap punya kapasitas dalam dugaan pelanggaran netralitas ini," ujarnya.

Baca juga: Satresnarkoba Polres Lamtim Tangkap Pengedar Pil Hexymer 

ASN itu akan diklarifikasi tentang dugaan   melanggar netralitas dan kode etik. "Ini supaya Bawaslu memiliki keterangan yang lengkap dalam mengusut dugaan ASN tak netral," ujarnya.

Menurut dia, dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada IN karena yang bersangkutan ikut mendaftarkan atau mendampingi penjaringan bakal calon DPR Dapil Lampung II dari salah satu DPD partai di Lampung yang berlokasi di salah satu kantor DPD parpol di Bandar  Lampung.

"Selanjutnya Bawaslu kabupaten juga masih perlu mengkaji keterangannya nanti setelah diadakan klarifikasi dalam konteks investigasi  untuk kemudian hasilnya seperti apa akan kami kaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Karena Bawaslu tidak  memiliki kewenangan menentukan sanksi bagi ASN yang melanggar, terkecuali melakukan kajian Hukum sesuai peraturan yang ada. Nantinya tentu hasilnya akan kami rekomendasikan serta kami kawal tindak lanjutnya," katanya.

Heri  berharap setelah ini tidak ada lagi pegawai negeri yang melanggar kode etik ASN, yang secara nyata dan jelas menunjukkan keberpihakannya dalam konteks politik praktis   karena jelas setiap ASN harus netral apalagi kalau kedapatan, pasti akan merugikan yang bersangkutan itu sendiri.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar