Pilkadabawaslu

Bawaslu Minta Petahana Copot Gambarnya di Fasilitas Negara

( kata)
Bawaslu Minta Petahana Copot Gambarnya di Fasilitas Negara
Rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye Pilkada Lamsel di NBR Kalianda, Jumat (25/9/2020). Armansyah

KALIANDA (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung meminta calon petahana untuk menertibkan gambar citra diri yang terpasang di sejumlah fasilitas negara. Sebab, pada 26 September 2020 sudah memasuki tahapan kampanye Pilkada 2020.

Hal tersebut diungkapkan, Kordiv Pengawasan Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar saat memberikan materi pada rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye Pilkada Lamsel di NBR Kalianda, Jumat, 25 September 2020.

Iskardo mengatakan pihaknya meminta Bawaslu Kabupaten/kota untuk merekomendasikan kepada calon petahana untuk segera menertibkan seluruh gambar citra diri diruang publik atau fasilitas milik negara. Sebab, saat ini akan memasuki tahapan kampanye.

"Kami mengingatkan agar petahana segera melepas sementara gambar citra dirinya dari ruang publik atau fasilitas milik negara. Ini sifatnya melepas sementara semua gambar, termasuk di baliho di jalan nasional," kata dia.

Menurut Iskardo, berdasarkan pengamatannya hingga saat ini masih banyak gambar citra diri dari calon Petahana yang terpasang di ruang publik. Terutama di tempat sekolah atau perkantoran lainnya.

"Saya baru saja melintas jalan lintas sumatera, masih banyak gambar calon petahana yang terpasang di ruang publik. Ini harus direkomendasikan supaya ditertibkan sementara," kata dia.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Lamsel, Wazzaki mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk menertibkan gambar petahana di sejumlah fasilitas negara dan ruang publik.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penertiban sendiri terkait dengan gambar petahana yang terpasang di sejumlah fasilitas negara karena dikhawatirkan ada pihak yang melaporkan kasus perusakan nantinya, sehingga pihak berwenang yang akan menertibkan," kata dia.

Winarko



Berita Terkait



Komentar