#pilkadalamsel#pelanggaranprokes

Bawaslu Lamsel Selama Kampanye Melayangkan 20 Surat Peringatan Tertulis kepada Paslon 

( kata)
Bawaslu Lamsel Selama Kampanye Melayangkan 20 Surat Peringatan Tertulis kepada Paslon 
Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi. Dok


Kalianda (Lampost.co)-- Selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 berlangsung, Bawaslu Lampung Selatan telah mengeluarkan 20 surat peringatan tertulis kepada pasangan calon (paslon). Surat peringatan tertulis tersebut karena masing-masing paslon diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama berkampanye. 

Diketahui, paslon Tony Eka Candra (TEC)-Antoni Imam dinyatakan melanggar protokol kesehatan Covid-19 terbanyak selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 berlangsung. Setidaknya ada 13 pelanggaran prokes yang dilakukan paslon dengan nomor urut dua tersebut.

Kemudian, disusul pasangan calon nomor urut tiga Hipni-Melin Haryani Wijaya (Himel) dengan enam pelanggaran prokes. Terakhir, paslon nomor urut satu Nanang Ermanto-Pandu Kusuma Dewangsa sekali melanggar prokes. 

Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan berdasarkan hasil pengawasan jajarannya selama tahapan kampanye berlangsung setidaknya 20 surat peringatan tertulis diberikan kepada paslon. "Paslon nomor urut dua yang mendominasi paling banyak melanggar protokol kesehatan Covid-19. Kemudian disusul paslon nomor urut tiga dan terakhir paslon nomor urut satu," kata dia yang diamini Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lamsel, Khoirul Anam, Kamis, 19 November 2020.

Dia menyebutkan pihaknya telah merekomendasi pelanggaran prokes kepada KPU Lamsel untuk memberikan sanksi kepada paslon. Sanksi itu berupa larangan melakukan kampanye pertemuan tatap muka dan dialog selama tiga hari.

"Rekomendasi yang kami berikan itu supaya KPU Lamsel memberikan sanksi larangan kampanye kepada paslon yang telah melanggar prokes paling banyak empat kali. Sanksinya larangan berkampanye selama tiga hari," katanya. 

Sementara itu, Kordiv Pengawasan Bawaslu Lamsel, Iwan Hidayat, menambahkan pihaknya bertindak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

"Aturan tersebut hanya memperbolehkan ada pertemuan terbatas maksimal 50 orang, menggunakan masker, jaga jarak minimal satu meter, dan kesiapan alat untuk cuci tangan, seperti hand sanitizer. Jika ada paslon yang tidak memenuhi salah satu poin tersebut, bisa dinyatakan telah melanggar aturan," katanya. 

Iwan mengatakan pihaknya kembali mengimbau seluruh paslon Pilkada Lamsel 2020 supaya menaati protokol kesehatan selama berkampanye. Sebab, jika terbukti tidak taat prokes selama berkampanye, jajarannya akan mengeluarkan surat peringatan tertulis. 

"Dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menyatakan bagi pelanggar prokes akan diberikan surat peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran. Jika dalam waktu satu jam tidak melaksanakan peringatan tertulis, akan dilakukan penghentian atau pembubaran kampanye," ujarnya. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar