#politikuang#deklarasi#pilkada#beritalamsel

Bawaslu Lamsel Deklarasikan Gerakan Desa Antipolitik Uang

( kata)
Bawaslu Lamsel Deklarasikan Gerakan Desa Antipolitik Uang
Lampost.co/Armansyah

Kalianda (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Deklarasi Gerakan Desa Antipolitik Uang di Lapangan Sepakbola Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, Minggu, 29 Desember 2019. Deklarasi tersebut untuk memberikan pendidikan politik sekaligus mengampanyekan gerakan menolak politik uang.

Deklarasi tersebut dihadiri anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi dan anggota Bawaslu Lamsel, anggota Panwascam, camat Sragi, Danramil Palas-Sragi, Polsek, sekretaris Kesbangpol Lamsel, para kades se-Kecamatan Sragi dan tokoh masyarakat setempat.

Hendra Fauzi mengatakan setiap ajang pesta demokrasi yang kerap kali marak muncul yakni politik uang. Adapun nilai yang berkembang pada politik uang itu maksimal Rp100 ribu untuk jangka lima tahun.

"Dengan nilai segitu, jika kita bagi dengan jangka lima tahun atau 1.852 hari, maka harga diri masyarakat hanya dinilai sebesar Rp55,22 per hari. Jadi, jangan salahkan para calon yang lekat dengan politik uang akan dihasilkan pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan hanya berorientasi kepada kepentingan pribadi," kata dia.

Menurut Hendra, dengan adanya Gerakan Desa Antipolitik Uang itu untuk sebagai bentuk pencegahan praktik politik uang di masyarakat. Untuk itu, diperlukan keberanian dan dapat dimulai dari tingkat Desa guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan damai.

"Didalam pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah jelas, bahwa bagi orang yang memberikan maupun menerima itu ada unsur pidana pemilunya. Dimana ancaman hukumannya selama 36 sampai 72 bulan. Sehingga masyakat juga harus memahami juga, bahwa unsur pidana mudah dibuktikan," katanya.

Sementara itu, Iskardo P Panggar mengatakan deklarasi desa antipolitik uang itu merupakan kegiatan secara nasional yang dilaksanakan Bawaslu. Di Lampung juga dilaksanakan di 15 kabupaten/kota dan setiap kabupaten hanya satu desa sebagai pilot project.

"Kami berharap dengan adanya deklarasi ini dapat memancing masyarakat Lampung, supaya dari awal hingga seterusnya dalam pesta demokrasi dapat menolak politik uang," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar