Koronacoronaviruspilkada

Bawaslu Kembali Ingatkan Protokol Covid di Masa Kampanye

( kata)
Bawaslu Kembali Ingatkan Protokol Covid di Masa Kampanye
Ilustrasi. Google images


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Seluruh pasangan calon bupati dan walikota beserta tim kampanye, diminta untuk sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan saat melakukan kampanye tatap muka baik di ruang pertemuan/lapangan maupun kampanye yang dilakukan di rumah-rumah warga simpatisan. Kampanye dengan metode door to door berpotensi menyebarkan penularan covid-19.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengingatkan jajaran Bawaslu di 8 (delapan) kabupaten/kota yang melakanakan Pilkada 2020, untuk memperketat pengawasan kampanye tatap muka agar pelaksanaannya memperhatikan protokol covid. Fakta terdapat penyelidikan epidemologi kasus positif covid dari kampanye door to door tidak dapat diabaikan, kendati hal tersebut terjadi di daerah lain. 

Selama hampir sebulan evaluasi pelaksanaan kampanye pemilihan, sebagian besar pelaksanaanya dilakukan secara tatap muka di rumah-rumah warga simpatisan pasangan calon bupati/walikota, selanjutnya dilakukan di ruang-ruang pertemuan umum dan lapangan. Kampaye door to door termasuk dalam kategori kampanye tatap muka di rumah warga dan kunjungan pribadi pasangan calon atau tim pemenangan ke rumah warga. 

"Situasi zona resiko covid 8 kabupaten/kota pilkada yakni zona merah (Kota Bandar Lampung), zona orange (Pesawaran, Metro, Lampung Tengah) dan zona kuning (Way Kanan, Pesbar, Lamtim dan Lamsel)," katanya, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Berdasarkan data pantauan kampanye harian dari tanggal 26 September 2020 sampai 22 Oktober 2020, calon pasangan kepala daerah dari Kota Bandar Lampung, Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur  paling aktif berkampanye tatap muka. Disusul Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro.  

Bahan kampanye yang dibagikan berupa alat pelindung diri (handsanitizer, masker, faceshield), kaos, topi, pin, kalender, mug, stiker, tempat minum. Namun ada pula di beberapa tempat kampanye  membagikan sabun hingga bahan kain yang tidak diperbolehkan. Seluruh bahan kampanye apabila dikonversikan nilainya tidak melebihi Rp60.000.

Sementara itu Koordinator Divisi Pengawasan Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar menyebut dalam hamper satu bulan pelaksanaan kampanye, masih cukup banyak ditemui kampanye tatap muka yang tidak di lengkapi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye.

Alasannya, penerbitan STTP masih membutuhkan waktu lama antara dua sampai dengan tiga hari sehingga tim pemenangan menyelenggarakan kampanye tatap muka kendati STTP belum keluar. Khusus Kota Metro, selama hampir sebulan pelaksanaan kampanye, empat pasangan calon walikota setempat, masih sulit mendapatkan STTP. Tercatat hanya sekitar tiga kali saja melakukan kampanye tatap muka. 

"Fakta yang ditemui dilapangan prosedur mendapatkan STTP cukup lama dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid setempat. Terhadap hal ini, semua stakeholder diminta untuk tidak menghalangi hak pasangan calon  melakukan kampanye dengan mengulur waktu pelaksanan kampanye," katanya.

Terhadap kampanye tatap muka yang tidak dilengkapi STTP, Iskardo menegaskan tetap dicatat sebagai pelanggaran administrasi kampanye dengan pemanggilan pasangan calon atau tim pemenangan. Selain itu, selama pelaksanaan kampanye ditemukan ratusan banyak alat peraga kampanye (APK) yang ditempatkan tidak pada tempatnya, misalnya di fasilitas umum hingga pohon.

Hal ini terjadi hampir merata di 8 kabupaten/kota. Jajaran pengawas kelurahan/desa, panwascam hingga Bawaslu kabupaten/kota, terus melakukan penertiban dan mencatatkan sebagai bentuk pelanggaran administrasi kampanye. 

Winarko







Berita Terkait



Komentar