#Pilkada#Pemilu

Bawaslu Ingin Pengawas Ad Hoc Diisi Anak Muda

( kata)
Bawaslu Ingin Pengawas Ad Hoc Diisi Anak Muda
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Foto: MI/Susanto


Jakarta (Lampost.co) -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai beberapa persyaratan dalam merekrut pengawas ad hoc perlu direvisi. Syarat usia menjadi pengawas ad hoc perlu diubah minimal menjadi 17 tahun.

"Saat ini usia rekrutmen ad hoc Bawaslu minimal 25 tahun. Hal tersebut agak sulit, karena usia (25 tahun) biasanya terikat dengan tempat kerja masing-masing," ujar Bagja dalam keterangan tertulis di laman bawaslu.go.id, Selasa, 9 Maret 2021.

Bagja mengatakan Bawaslu membutuhkan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengerti teknologi. Pengawas wajib menguasai ponsel pintar dan aplikasi yang digunakan setelah pemungutan suara.

"Kalau usianya terlalu tua dikhawatirkan kurang mengerti," tuturnya.

Dia meyakini kinerja rekapitulasi suara akan terimbas bila TPS didominasi anak muda. Bahkan, dia optimistis rekapitulasi suara bisa tembus 60 persen pada hari pemiligan bila diisi anak muda.

"Minimal di provinsi yang jaringan internetnya bagus bisa langsung dilihat hasil perolehan suara peserta pemilu. Ini yang kami inginkan supaya kerja cepat dan tepat," ucapnya.

Aturan mengenai usia pengawas ad hoc diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU itu menyebutkan usia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Winarko







Berita Terkait



Komentar