pilkadalampung

Bawaslu Beberkan Isu Krusial Pilkada Lampung 2020

( kata)
Bawaslu Beberkan Isu Krusial Pilkada Lampung 2020
FOTO: Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 24 Juni 2020

Bandar Lampung  (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung memaparkan sejumlah isu krusial yang harus diawasi melekat dalam pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di 8 Kabupaten/Kota di Bumi Ruwai Jurai.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan meskipun segala aktivitas Pilkada 2020 akan memerhatikan standar kesehatan Covid-19, toh Bawaslu tetap mengidentifikasi sejumlah isu.

"Di 8 Kabupaten/Kota yang akan Pilkada, semuanya memiliki titik rawan. Jadi tidak ada perlakuan khusus, semua harus diawasi dengan maksimal," kata Fatikhatul saat Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 24 Juni 2020.

Fatikhatul menambahkan, titik rawan yang sudah diidentifikasi meliputi ancaman kesehatan bagi penyelenggara dan masyarakat, politisasi bantuan sosial (bansos), politik uang, netralitas ASN, kendala jaringan di berbagai daerah masih mengalami blank spot atau tidak akses sinyal telepon, dan menurunnya partisipasi masyarakat. Peran pemerintah sangat penting membantu pilkada berkualitas.

"Kita juga melakukan stategi pengawasan meliputi; mengidentifikasi/memetakan kerawanan pilkada, melakukan pencegahan pelanggaran, optimalisasi pengawasan dan penanganan pelanggaran, penguatan SDM pengawas, kordinasi dengan stakeholder terkait. Segala aktifitas pengawasan memperhatikan Protokol Covid 19," kata Fatikhatul.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar