#netralitas#asn

Lima Tabu buat ASN Bandar Lampung dalam Pemilu

( kata)
Lima Tabu buat ASN Bandar Lampung dalam Pemilu
Ilustrasi diunduh Selasa, 21 Juni 2022. (Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu Bandar Lampung mengeluarkan surat edaran tentang Pencegahan Netralitas ASN pada pemilu, yang ditujukan ke Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Surat tersebut bernomor 49/HM.07.02/K.LA-14/14/06/2022.

Dalam surat itu disebut, disebutkan PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Kemudian, PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selanjutnya, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, lalu PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Lalu, PNS dilarang mengunggah, menanggapi  seperti like , komentar , dan sejenisnya, atau menyebarluaskan gambar, foto bakal calon, bakal pasangan calon kepala daerah , maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Kemudian, PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Terakhir, PNS dilarang menjadi pembicara /narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Chandrawansah memaparkan larangan tersebut, juga memperhatikan  sanksi - sanksi pidana Pemilu pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu Pasal 490 yang menyatakan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Baca juga: Bawaslu: ASN Berpolitik Bisa Dipecat

Kemudian dalam Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (3) yang menyatakan Setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa dan atau badan permusyawaratan desa yang melanggar ketentuan dipidana paling lama satu tahun dan denda Rp12 juta.

"Kami sampaikan kepada saudara saudari selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kota Bandar Lampung untuk mengimbau dan melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak honor atau sebutan lainnya di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu 2024 dan/atau yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye Pemilu 2024 sehingga terciptanya pemilu yang demokratis, luber, jurdil, dan berintegritas di Kota Bandar Lampung," ujarnya.

Wandi Barboy






Berita Terkait



Komentar