#beritalampung#beritalampungterkini#netralitasasn#pemilu2024

Bawaslu Bandar Lampung Ingatkan Jajaran Pemkot dan 24 Parpol untuk Jaga Netralitas

( kata)
Bawaslu Bandar Lampung Ingatkan Jajaran Pemkot dan 24 Parpol untuk Jaga Netralitas
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co)  -- Bawaslu Bandar Lampung mengirimkan surat imbauan wali kota Bandar Lampung dan partai politik di Kota Tapis Berseri. Surat tersebut sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran kode etik ASN dan pelanggaran aturan dan hukum dalam tahapan Pemilu 2024. 

Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Candrawansah menjelaskan upaya pencegahan itu agar seluruh ASN dan tenaga kontrak atau sebutan lainnya di lingkungan Pemkot Bandar Lampung tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu 2024.

Baca juga: Ini Perintah DPW NasDem ke Seluruh DPD Hingga Ranting untuk Pemenangan Capres 

"Kami meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung  untuk menjaga netralitas dan bersama menciptakan pemilu yang aman dan tertib," ujar Candra, Selasa, 4 Oktober 2022.

Bawaslu Bandar Lampung juga melayangkan surat imbauan yang didistribusikan ke 24 partai politik di ibu kota Lampung mengenai larangan politik SARA, hoaks, dan hate speech.

Candrawansah mengatakan politik uang, hoaks, dan politisasi SARA merupakan hal-hal yang dapat merusak demokrasi dalam pemilu. "Untuk itu kepada semua partai politik peserta pemilu saya berharap agar dapat menghindari politik SARA, hoaks, dan hate speech demi terwujudnya pemilu damai, demokratis, dan bermartabat," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Bandar Lampung, Yusni Ilham menyampaikan pihaknya bertugas melakukan langkah pencegahan, berangkat dari tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap tahapan pemilu/pemilihan, Bawaslu mengedepankan langkah pencegahan.

Isi surat imbauan menitikberatkan pada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPK)  Bandar Lampung agar tidak menggunakan kewenangannya sebagai pejabat negara untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu 2024.

“Kami tekankan pada wali kota dan pejabat di lingkungan Pemkot karena posisinya memang rentan ketidaknetralan juga rentan terhadap politik praktis," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar