#KEMENDAG#BARESKRIM#KORUPSI

Bareskrim Polri Bakal Periksa Petinggi di Kemendag Soal Korupsi Pengadaan Gerobak Dagang

( kata)
Bareskrim Polri Bakal Periksa Petinggi di Kemendag Soal Korupsi Pengadaan Gerobak Dagang
Gerobak dagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Kementerian Perdagangan. Medcom.id/Siti Yona


Jakarta (Lampost.co) -- Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri masih menyisir pihak-pihak yang diduga terlibat kasus korupsi pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun Anggaran 2018-2019. Petinggi di Kemendag berpotensi diperiksa.

 "Jelas pasti (petinggi di Kemendag akan diperiksa)," kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo saat dikonfirmasi, Senin, 12 September 2022.

 Dia akan berkoordinasi terlebih dahulu untuk memastikan para pihak yang berpotensi diperiksa. Mereka yang diperiksa adalah terindikasi memiliki fakta hukum melakukan niat jahat.

"Sehingga kita bisa identifikasi apa yang terjadi selama pengadaan, kalau memang kita nilai berdasarkan fakta hukum ada tindak pidana maka kita kenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ujar jenderal bintang satu itu.

Petinggi di Kemendag yang berpotensi diperiksa adalah yang menjabat pada 2018 hingga 2019. Polri masih menelusuri keterlibatan para petinggi Kemendag. Salah satunya, menteri perdagangan yang menjabat kala itu.

Dittipidkor Bareskrim Polri menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemendag sebagai tersangka pengadaan gerobak dagang Tahun Anggaran 2018-2019. Proyek itu diperuntukkan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk membantu pertumbuhan ekonomi.

 Kedua tersangka adalah Putu Indra Wijaya yang menjabat sebagai Kabag Keuangan Setditjen PDN Kemendag. Dia menjadi tersangka dalam pengadaan gerobak dagang Tahun Anggaran 2018.

 Kemudian, Bunaya Priambudi, yang menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha (TU) di Direktorat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPDN) Kemendag. Bunaya jadi tersangka dalam pengadaan gerobak dagang Tahun Anggaran 2019.

Dalam pengadaan gerobak dagang ini pemerintah menggelontorkan nilai kontrak untuk Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp76.372.725.000. Tersangka melakukan aksi kejahatannya dengan pengadaan gerobak fiktif hingga penggelembungan dana. Kasus terbongkar atas pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan gerobak dagang.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan atau perbuatan menerima hadiah atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dengan ancaman minimal penjara 18 tahun dan maksimal hukuman mati. Pemberatan hukuman itu bisa diterapkan bila tindak pidana dilakukan pada situasi darurat.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar