#BAPPEDA#BERITALAMPUNG

Bappeda Fokus pada Pengentasan Kemiskinan di Lampung

( kata)
Bappeda Fokus pada Pengentasan Kemiskinan di Lampung
Kepala BPS Provinsi Lampung, Faizal Anwar (kiri) dan Kepala Bappeda Lampung, Mulyadi Irsan (kanan). Lampost.co/Atika Oktaria


 Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung fokus menuntaskan kemiskinan di kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Lampung. 

"Kami akan berfokus pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung. Jadi, kami berupaya semaksimal mungkin berdasarkan data dan fakta. Kemiskinan ini kan prioritas utama yang harus dituntaskan," kata Kepala Bappeda Lampung, Mulyadi Irsan, di ruang kerja, Kamis, 17 Juni 2021. 

Pihaknya berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Kabupaten/ Kota menghadirkan inovasi sistem informasi penanggulangan kemiskinan untuk mendata secara akurat.

"Nantinya sistem informasi penanggulangan kemiskinan ada manajemen bernama Simnangkis yang akan membantu upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan ," jelasnya.

Dari aplikasi ini juga, lanjutnya, akan mempercepat akselerasi progres yang cepat. Ia pun telah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar bergerak cepat dan bersinergi, kordinasi dan kolaborasi.

"Kami pertama akan membuat tim kecil dulu, dan ada empat kabupaten yang angka kemiskinannya lebih mendominasi sehingga nanti sisanya 11 daerah segera dilanjutkan," terangnya.

Di sisi lain, Kepala BPS Lampung, Faizal Anwar, mengatakan berdasarkan data kemiskinan dari BPS dengan pemerintah daerah Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,09 juta orang (12,76 persen).

"Naik sebesar 41,82 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 1,05 juta orang (12,34 persen)," ujarnya Kamis, 17 Juni 2021. 

Ia mengatakan BPS menarik kesimpulan data menggunakan data makro. Pada forum ini, lanjut Faizal, ada sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah dimana dengan aplikasi ini bisa ditunjukkan rumah tangga mana yang memerlukan bantuan bukan hanya miskin saja.

"Jadi, ini ada perawatan dari pemerintah daerah yang bisa digambar oleh BPS, nanti didata 4 daerah dulu yang dimana mereka relatif angka persentase lebih tinggi namun tetap diterapkan seluruh kabupaten/kota," paparnya.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar