#kelurahan#kumuh#beritalampung#bandarlampung

Bappeda Catat 18 Kelurahan di Kota Tapis Tergolong Kumuh

( kata)
Bappeda Catat 18 Kelurahan di Kota Tapis Tergolong Kumuh
Bappeda Catat 18 Kelurahan di Kota Tapis Tergolong Kumuh. (Foto:Dok.Lampost.co)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bandar Lampung mencatat 18 Kelurahan di Kota Bandar Lampung  tergolong kategori daerah kumuh, terutama permukimannya.
 
Kepala Bappeda Bandar Lampung, Khaidarmansyah, saat ditemui Lampost.co, Senin (25/2/2019) mengatakan berdasarkan data yang dimiliki oleh Bappeda setempat, di Kota Berjuluk Tapis Berseri masih cukup banyak terdapat daerah yang masuk dalam kategori kumuh. 

“Ke-18 kelurahan tersebut yaitu, Kelurahan Bumi Kedamaian, Way Gubak, Way Laga, Ketapang, Campang Raya, Kangkung, Sawah Berebes, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Way Dadi Baru, Kaliawi Persada, Pasir Gintung, Kebon Jeruk, Pesawahan, Kaliawi, Kelapa Tiga dan Gulak Galik,” jelasnya.  
Dengan jumlah tersebut, menurutnya,  Pemkot Bandar Lampung tengah berusaha paling tidak mengurangi jumlah daerah tergolong kumuh di Kota Tapis Berseri.  
Ia menjelaskan penyebab terdapatnya daerah kumuh itu memiliki beberapa faktor, diantaranya dalam hal penanganan drainase yang kurang optimal, masih kerap terjadi luapan air saat terjadinya hujan lebat.  

“Kemudian jalan lingkungan yang suka becek, serta sampah yang masih berserakan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang sampah," kata dia.  
Untuk penanganan lainnya soal lingkungan kumuh itu,  Pemkot Bandar Lampung dibantu oleh Pemerintah Pusat lewat bantuan dana, agar permasalahan daerah kumuh dapat diminimalisir, lewat program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu).  
“Untuk kapan pencairan dana itu juga saya belum tahu kapan,  karena ini Pemerintah Pusat langsung yang mengatur,” ujarnya. 

Sementara Beni, Koordinator Kota Program KotaKu Bandar Lampung mengatakan, untuk tahun ini belum bisa dipastikan kapan waktu pencairan dana pada program KotaKu dari Pemerintah Pusat, mengingat bahwa Surat Keputusan (SK) Satuan Kerja (Satker) untuk tahun ini belum diketahui,  dan hal itu dari Pemerintah langsung yang menentukan. 

“Tahun ini belum bisa dipastikan kapan cairnya dana program KotaKu itu,  karwna Satkernya masih menunggu dari Pusat Kementerian PUPR. Selain itu juga masih nungu data alokasi, dan jika sudah stanby dana itu, belum bisa diambil jika SK Satkernya belum keluar. Semua se-Indonesia masih nunggu SK Satkernya,  begitu alokasi muncul berbarengan dengan pejabatnya,” kata Beni.  

Deta Citrawan








Berita Terkait



Komentar