Bapenda Lampung Rancang Strategi Percepatan PAD Pajak

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya lakukan percepatan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak melalui sejumlah mekanisme. Sejumlah langkah dilakukan sebagai upaya masyarakat dapat secara taat membayar pajak kendaraan. 

Sekretaris Bapenda Lampung Jhon Novri mengatakan salah satu langkah yang dilakukan dengan melaksanakan program SMS Blast. Program itu sebagai pengingat masyarakat terkait ajakan jangan mengabaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Program ini sebagai pengingat agar masyarakat yang tidak membayar PKB lebih dari dua tahun akan dihapus identitas kepemilikannya. Program SMS Blast hanya untuk mengingatkan saja dan menyebarkan informasi secara acak. Ini salah satu langkah agar masyarakat taat pajak dan mendapatkan PAD," katanya, Minggu, 18 Desember 2022. 

Dia menyebutkan salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan, yakni dari sektor pajak. Untuk itu, pihaknya terus lakukan upaya dan sosialisasi kepada masyarakat melalui langkah-langkah strategis. "SMS ini memang dilakukan agar masyarakat mendapatkan pengingat setelah lakukan pembayaran pajak ini menjadi pendapatan Pemprov Lampung," ujarnya. 

Baca juga: Dana Desa 2023 Pesawaran Turun  

Selain itu, pihaknya melakukan kemajuan E-Samdes sebagai sarana masyarakat yang tinggal di perdesaan bisa menikmati akses membayar pajak kendaraan dengan mudah, aman, cepat, dan tepat.

"E-Samdes jadi salah satu program yang digalakkan dan sudah 277 BUMDes yang menjalankan. Hal itu memacu serta memotivasi BUMDes menjemput bola masyarakat di desa untuk bayar pajak," ujarnya. 

Dia yakni dengan adanya perkembangan teknologi melalui E-Samdes menjadikan PAD yang signifikan bagi Pemprov Lampung. "Tercatat hingga Oktober 2022 lebih dari Rp4,1 miliar transaksi pembayaran pajak dengan E-Samdes. Selain itu, lebih dari 11.384 unit kendaraan baik roda dua atau empat lakukan pembayaran pajak melalui E-Samdes," katanya. 

Menurut dia, selalu ada grafik yang positif dalam transaksi ini. "Berarti masyarakat mengharapkan BUMDes bisa menerima pajak kendaraan. Kami terus menyosialisasikan secara masif agar masyarakat desa tahu kalau bisa membayar pajak di BUMDes sehingga lebih mudah," ujarnya.

Muharram Candra Lugina