#diskusi#rpp#nasional

Bapenas Diskusi Finalisasi RPP Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas

( kata)
Bapenas Diskusi Finalisasi RPP Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas
 Diskusi Terfokus Finalisasi RPP Perencanaan dan Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (foto:Lampost/Hesma)

JAKARTA (Lampost.co)--Kementerian PPN/Bappenas--didukung kerja sama Pemerintah Indonesia-Jerman yang diimplementasikan oleh GIZ melalui Program Perlindungan Sosial dan Panitia AntarKementerian, menggelar Diskusi Terfokus Finalisasi RPP Perencanaan dan Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID), di Double Tree Hotel by Hilton, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan sesuai Keputusan Presiden No.9/2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas diberi amanat mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2018. 

Untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam RPP dan RIPID ini, Kementerian PPN/Bappenas juga ikut melibatkan para penyandang disabilitas di Indonesia.

"Sekitar 21 juta atau 8,56 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas dan merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan dalam berbagai sektor, termasuk aksesibilitas pelayanan publik dan lainnya," kata Vivi.

Dalam kebijakan dan program terkait penyandang disabilitas seringkali ditemukan minimnya keberpihakan kepada penyandang disabilitas 
karena kurang dilibatkan dalam penyusunannya. 

Masih terbatasnya pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap 
isu inklusif disabilitas dalam setiap program dan kegiatan, juga menjadi kendala untuk mengakomodasi keberpihakan 
terhadap penyandang disabilitas. 

Kerja sama dengan GIZ yang telah berlangsung selama delapan tahun ini memberikan perhatian utama bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan institusi maupun individual dalam bidang legislasi, serta  konsep perlindungan sosial yang komprehensif sesuai dengan resiko hidup manusia (life-cycle risk).

Sehingga, RPP Perencanaan dan RIPID yang dirumuskan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas.

“Hari ini kami menyampaikan konsep RPP dan RIPID yang telah disusun bersama kepada seluruh pemangku kepentingan,  baik dari Pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, " kata Vivi  di sela- sela acara.

Pihaknya memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan kebijakan dan program ini diikuti langsung para penyandang disabilitas guna memastikan suara mereka didengar dengan baik, sehingga kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. UU No. 8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjabarkan berbagai ketentuan terkait penyandang disabilitas, termasuk berbagai hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Hesma Eryani



Berita Terkait



Komentar