#uuite#revisiuuite

Bambang Eka Wijaya Nilai UU ITE Perlu Pasal Atur Falsifikasi Karya dan Tulisan

( kata)
Bambang Eka Wijaya Nilai UU ITE Perlu Pasal Atur Falsifikasi Karya dan Tulisan
Tokoh pers Lampung Bambang Eka Wijaya (kemeja putih) saat diskusi tata cara penulisan kolom usai peresmian Warta Kopi di kantor PWI Lampung, Selasa, 7 Juli 2020.Lampost.co/Eka Setiawan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tokoh pers Lampung Bambang Eka Wijaya menilai pemerintah dan DPR harus segera merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab, pasal-pasal itu mengancam kemerdekaan pers dalam berkarya dan mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat.

Demikian menjadi benang merah dalam diskusi tata cara penulisan kolom usai peresmian Warta Kopi di kantor PWI Lampung, Selasa, 7 Juli 2020.

Menurut dia, UU ITE acap dijadikan alat memenjarakan orang dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan. "Sanksi pasal UU ITE menempatkan manusia bak malaikat, yang tidak bisa salah. Salah kata masuk penjara. Padahal manusia itu tempatnya salah," kata anggota Dewan Redaksi Media Group itu.

Sementara dalam UU Pers dan UU KIP, menurut dia, bagian dari sains juga merupakan produk manusia. "Harusnya ada pasal-pasal lain di dalam UU ITE yang mengatur falsifikasi karya atau tulisan yang jika salah bisa diralat," ujar mantan Pimpinan Umum Harian Lampung Post itu.

Menurut penulis Buras Lampung Post ini, bagi pers UU ITE menakutkan, apalagi bagi masyarakat umum. Tidak sedikit masyarakat termasuk wartawan yang masuk penjara hanya karena tulisan bahkan kalimat. 

"Ahmad Dhany misalnya, hanya karena satu kata idiot harus masuk penjara dan divonis enam bulan. Bayangkan mahalnya harga dalam proses hukum, hingga penjara enam bulan," katanya.

Padahal UUD 1945 jelas menjamin kemerdekaan berpendapat termasuk kemerdekaan pers, termasuk di dunia. Awalnya UU ITE adalah tujuan baik untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektrik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional.

"Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang kini terus merosot," katanya.

Sebagaimana diketaui, Warta Kopi merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang produk perkopian di Lampung. Warta Kopi ini terletak di kantor PWI Lampung. Para awak media dan masyarakat umum dapat menikmati sajian kopi lampung dengan rasa nikmat.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar