#baksosony#pajak#tappingbox

Bakso Sony Banyak Kurang Bayar Pajak

( kata)
Bakso Sony Banyak Kurang Bayar Pajak
Petugas TP4D Kota Bandar Lampung menyegel gerai Bakso Sony di Jalan Imam Bonjol, Senin, 20 September 2021. Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tunggakan pajak dan penolakan penggunaan tapping box masih menjadi penyebab utama disegelnya 12 gerai Bakso Sony di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Jumlah tersebut merupakan sisa cabang yang masih beroperasi setelah Pemkot menutup enam gerai lainnya pada Juni 2021 lalu. 

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Andre mengatakan, potensi pajak dari 18 gerai Bakso Sony tersebut ditaksir mencapai Rp400 juta per bulan.

"Selama ini setoran pajak mereka hanya Rp120 hingga Rp130 juta per bulan, itu untuk keseluruhan gerai Bakso Sony," ujar Andre, Senin, 20 September 2021. 

Baca: Bakso Sony Gugat Pemkot Bandar Lampung ke PTUN

 

Atas dasar itulah, kata Andre, Pemkot selalu mengirimkan surat pemanggilan kepada manajemen Bakso Sony. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi selisih setoran pajak yang sudah terhitung.

"Tetapi sampai detik ini mereka belum ada iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini," kata dia.  

Dia menegaskan, penyegelan belasan gerai Bakso Sony tersebut akan berlaku sampai pihak manajemen bersedia menandatangani pakta integritas penggunaan tapping box.

"Besok akan ada pemeriksaan pajak terhadap Bakso Sony," ujar dia.  

Sementara itu, pihak Bakso Sony melakukan perlawanan atas penyegelan yang dilakukan Pemkot tersebut. Mereka mengancam akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Kuasa hukum Bakso Sony, Dedi Setiadi menyebut, gugatan itu akan diajukan pekan depan. 

"Sudah kami siapkan, pekan depan mungkin ajukan gugatan dan besok kami akan menghadiri undangan Pemkot Bandar Lampung," kata Dedi.

Pihaknya mengaku kecewa dengan ditutupnya seluruh gerai tersebut di tengah pendemi covid-19. Sebab, langkah tersebut membuat 200 karyawannya berpotensi kehilangan pekerjaan.

"Karyawan kami ada 200 orang yang harus menghidupi anak dan istrinya. Itu harusnya menjadi pertimbangan kami dan Pemkot bisa bertanggung jawab tidak kepada karyawan kami," katanya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar