KPKlhkpn

Bakal Calon Kepala Daerah Wajib Laporkan LHKPN 

( kata)
Bakal Calon Kepala Daerah Wajib Laporkan LHKPN 
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 wajib melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK RI.

LHKPN ditegaskan bagi bakal calon yang bukan berstatus sebagai penyelenggara negara (PN) atau baru pertama kali melaporkan hartanya.  Maka, mereka termasuk dalam kategori wajib lapor khusus. 

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran yang berisi petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima atas laporan harta kekayaan. SE itu mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id. 

Kemudian, KPK hanya memberikan tanda terima LHKPN setelah melalui proses verifikasi KPK. Juga, tanda terima LHKPN yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pilkada adalah tanda terima yang diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN secara online  melalui elhkpn.kpk.go.id sejak 1 Januari 2020 sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon, baik dalam rangka pelaporan periodik maupun khusus.

Sementara untuk Bakal Calon Walikota/Bupati di 8 Kabupaten Kota pada Provinsi Lampung, tidak perlu mendaftarkan laporan harta kekayaannya kembali, asalkan sudah melakukan pelaporan terbaru, yakni harta kekayaan per 31 Desember 2019.

Bagi bakal calon yang belum memiliki akun e-Filing LHKPN,  harus melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir aktivasi e-Filing. Formulir tersebut dapat diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar