#utangpemerintah#kemenkeu

Baik dan Bijak

( kata)
Baik dan Bijak
Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar


Jakarta (Lampost.co) -- Di negeri ini, urusan 'baik dan bijak' masih laksana air dan minyak. Keduanya tidak menyatu, malah kerap dipisahkan. Hal yang sejatinya baik belum tentu dilakukan secara bijak jika disampaikan dengan cara dan momentum yang tidak pas. 

Menasihati orang agar tidak keluyuran itu baik. Namun, bila dilakukan dengan cara membentak-bentak, apalagi yang dinasihati sedang dililit utang dan butuh penyegaran di luar, hasilnya bisa buruk. Salah-salah malah terjadi kegaduhan berujung perkelahian. 

Seperti itu pula yang disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah, awal pekan ini. Ia merespons ulasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas utang pemerintah yang menurut lembaga pemeriksa itu berada di situasi mengkhawatirkan. 

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020, khususnya yang menyangkut utang pemerintah, BPK menyebutkan adanya kerentanan rasio utang terhadap penerimaan dan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan. Kerentanan itu dipandang BPK telah melampaui batas terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional. 

Said menilai pernyataan BPK soal utang itu baik, tapi kurang bijak. Baik karena mengingatkan untuk berhati-hati. Kurang bijak karena terkesan tidak ikut serta mendorong situasi kondusif dan kerja sama antarlembaga, khususnya saat bangsa dan negara menghadapi krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi. "Sikap ini jauh dari kepatutan dan tidak menjadi teladan yang baik bagi rakyat yang sedang susah menghadapi pandemi," ujarnya. 

Saya sepenuhnya sepakat dengan Said. Penilaian soal utang pemerintah selama ini kerap menjadi gorengan politik sehingga kian mengeruhkan 'kolam bangsa' yang sudah keruh. Berkali-kali sudah pernyataan soal utang pemerintah yang katanya mengkhawatirkan itu dibantah berdasarkan fakta yang sahih dan argumentasi yang solid. Toh, kesempatan untuk mengaduk-aduk kolam keruh itu selalu hadir saat mendapatkan 'justifikasi'. 

Benar belaka bahwa utang pemerintah memang naik. Total utang pemerintah pada akhir Mei 2021 mencapai Rp6.418,5 triliun, naik sekitar 6,9% bila dibandingkan dengan jumlah utang pada akhir 2020. Namun, utang yang lebih dari Rp6.000 triliun tersebut secara rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) masih relatif aman karena masih di angka 40,49%. Batas atas yang digariskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah 60% dari PDB. 

Ada alasan lagi kenapa kita tidak usah panik dan berlebihan menanggapi utang yang naik itu, yakni karena sebagian besar utang tersebut berjangka panjang dan dikelola secara hati-hati. Profil utang pemerintah berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menjadi basis argumentasinya. Data itu menunjukkan risiko valas utang pemerintah menunjukkan tren turun. 

Dari total utang pemerintah pada 2019 sebesar Rp4.778 triliun, sebesar Rp1.808,9 triliun (37,8%) dalam bentuk valas. Pada 2020, porsi valas naik ke level Rp2.037 triliun (33,5%) dari total utang Rp6.074,6 triliun. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.08/2020 menetapkan porsi utang pemerintah dalam komposisi valas maksimal 41%. Itu berarti jumlah utang valas yang di angka 33,5% menandakan semuanya masih terkelola dengan baik. Tidak ugal-ugalan. 

Demikian juga, dalam urusan jatuh tempo utang yang masih aman. Rata-rata tertimbang jatuh tempo atau average time to maturity (ATM) utang pemerintah menunjukkan tren penurunan. Setidaknya pada rentang 2016-2020, ATM menunjukkan angka di bawah sembilan tahun. Posisi itu menunjukkan indikator manajemen utang terkelola dengan baik. 

ATM utang pemerintah pada 2016 di angka 9,1 tahun, lalu 2017 di angka 8,7 tahun, kemudian 2018 di angka 8,4 tahun, 2019 di angka 8,5 tahun, dan pada 2020 di angka 8,8 tahun. Data itu menjelaskan manajemen penerbitan, penjualan, dan jatuh tempo utang pemerintah dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Jadi, meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspons secara berlebihan, apalagi panik. Respons berlebihan, apalagi panik dan tuding sana tuding sini, berisiko menurunkan imunitas tubuh. Padahal, dalam situasi penularan virus korona yang masih masif seperti sekarang ini, imun yang kuat amat dibutuhkan. Jadi, mulailah menyampaikan segala yang baik dengan bijak. Jangan mencemaskan hal-hal yang memang tidak perlu dicemaskan.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar