#korupsi#kpk

Bachtiar Basri Sebut Tidak Tahu Ada Pemberian untuk DPRD Lampura 

( kata)
Bachtiar Basri Sebut Tidak Tahu Ada Pemberian untuk DPRD Lampura 
Eks Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menjadi saksi sidang korupsi penerimaan fee proyek tahun 2015-2019 dengan terdakwa Akbar Tandiria Mangkunegara di PN Tanjungkarang, Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Lampost.co/Asrul S Malik)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Eks Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyebutkan tidak tahu menahu adanya pemberian untuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lampung Utara atau kompensasi terkait perdamaian bupati Lampung Utara dan DPRD Lampung Utara(Lampura). Hal itu disampaikan Bachtiar saat menjadi saksi sidang korupsi penerimaan fee proyek tahun 2015-2019 dengan terdakwa Akbar Tandiria Mangkunegara.

"Kalau itu enggak tahu," katanya di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 24 Januari 2022.

Bachtiar juga menyampaikan saat itu dia menjadi juru damai antara Bupati Lampung Utara dan DPRD setempat. Dia menyebut mulanya ada informasi ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif yang berujung pada ancaman tidak disahkannya APBD Lampung Utara tahun 2016.

"Saya diminta mendamaikan antara dua pihak ini, diminta bupati, diminta tokoh setempat, karena saya (tokoh), makanya diminta," ujar Bachtiar.

Di sisi lain, mantan Kepala BPKAD Lampung Utara Desyadi mengaku, adanya pemberian jatah proyek untuk DPRD Lampung Utara, melalui Ketua DPRD Lampung Utara saat itu Rahmat Hartono, dan Wakil Ketua, Arnol Alam.

Total DPRD Lampung Utara mendapat jatah proyek tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp27,5 Miliar. Daftar proyek dimasukkan ke dalam amplop coklat.

"Saat itu ketemunya di rumah dinas (Ketua DPR). Awalnya minta Rp30 miliar, terus arahan pak Bupati coba ditawar Rp25 milliar, ternyata ditawar lagi, jadinya Rp27,5 miliar," kata Desyadi.

Baca juga: KPK Usut Peran Taufik Hidayat Dalam Korupsi Lampung Utara

Dia juga menyebut adanya penerimaan untuk DPRD Lampung Utara yakni proyek tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp30 miliar. Sementara untuk tahun 2018, tidak ada pengondisian tersebut, karena Desyadi takut ditindak aparat penegak hukum.

Dengan demikian, total proyek yang didapat DPRD dari dua tahun anggaran yaitu sebesar Rp57,5 miliar.

"Tahun 2017 itu langsung disampaikan ke Pak Agung, setuju dan dikomunikasikan ke Syahbudin," paparnya.

Terhadap fakta persidangan tersebut, JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan, belum ada pengembalian uang oleh para anggota DPRD terkait pengesahan APBD tahun 2016 dan 2017.

"Belum ada. Hal ini jadi fakta persidangan, kami telaah," katanya.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar