#bakalcalon#lamtim

Bacalon Kada Lamtim Jalur Perseorangan Lengkapi Kekurangan Dokumen

( kata)
Bacalon Kada Lamtim Jalur Perseorangan Lengkapi Kekurangan Dokumen
dok

Sukadana (Lampost.co) -- Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Timur jalur perseorangan Sugianto-Masrizal, kembali datang ke KPU setempat untuk menyerahkan kekurangan dokumen, Minggu, 23 Februari 2020.

Pada Sabtu, 22 Februari 2020 lalu, pasangan tersebut sudah menyerahkan berkas pernyataan dukungan yang dilampiri foto copy KTP sejumlah 77.103 dukungan.

Meski berkas pernyataan dukungan tersebut sudah melampaui batas minimal yang disyaratkan yaitu sejumlah 59.262, ternyata masih terdapat kekurangan dokumen, yaitu pada form B1.1-KWK.

Form B1.1-KWK tersebut merupakan formulir yang berisikan rekap nama-nama pendukung yang disusun per desa.

Karena masih terdapat kekurangan tersebut maka KPU Lamtim meminta pasangan dari jalur perseorangan Sugianto-Masrizal tersebut untuk untuk melengkapinya dan diberi batas waktu hingga Minggu, 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB.

“Ya tadi sekitar pukul 13.00 WIB pasangan bacalon dari jalur perseorangan ini Sugianto-Masrizal sudah datang ke KPU Lamtim untuk menyerahkan kakurangan dokumen waktu penyerahan pernyataan dukungan pada Sabtu, 22 Februari 2020,” Kata Ketua KPU Kabupaten Lamtim, Wasiyat Jarwo Asmoro, Minggu, 23 Februari 2020.

Selanjutnya, berkas pernyataan dukungan akan diperiksa dan dihitung kembali jumlahnya. Proses penghitungan itu sendiri dilaksanakan hingga paling lambat 26 Februari 2020.

Kemudian hasil penghitungan tersebut mencukupi atau melebihi batas minimal yaitu 59.262 maka KPU akan membuatkan berita acara penerimaaan berkas pernyataan dukungan. Tetapi jika tidak mencukupi batas minimal, maka berkas dukungan dinyatakan tidak diterima.

Ditambahkan juga oleh Jarwo, jika berkas pernyataan dukungan mencukupi tahapan selanjutnya 27 Februrai hingga 25 Maret 2020 KPU Lamtim akan melakukan verifikasi administrasi untuk mengetahui keabsahan dokumen yang disampaikan.

Keabsahan dokumen ini menyangkut diantaranya, pemberi dukungan penduduk Lamtim atau bukan, nama pemberi dukungan sesuai dengan yang ada di Silon atau tidak, status pemberi dukungan menyangkut pekerjaannya seperti PNS, TNI/Polri (masih aktif/tidak), dan lain-lain.

Kemudian setelah verifikasi administrasi dilanjutkan dengan verifikasi faktual dengan sensus oleh Tim KPU bersama PPS untuk mengetahui apakah pemberi dukungan benar-benar mendukung atau tidak.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar