#bpjstk#bpjsketenagakerjaan#jaminansosial#kejaksaan#mou

Awasi Perusahaan Bandel, BPJSTK Eratkan Kerja Sama dengan Kejati Lampung

( kata)
Awasi Perusahaan Bandel, BPJSTK Eratkan Kerja Sama dengan Kejati Lampung
Memorandum of Understanding BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejati Lampung dalam rangka peningkatan kepatuhan perusahaan bandel di Lampung. Foto: Dok/Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) melakukan perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Sartono didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Lampung, Sugeng Hariadi mengatakan kesepakatan bersama tersebut memiliki tujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Kerja sama ini merupakan salah satu tindakan yang kami lakukan sebagai pendamping agar dapat menegakkan regulasi yang ada serta akan mendorong peningkatan efektivitas penyelesaian dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, terutama menindak tegas perusahaan bandel," ujarnya, disela acara memorandum of understanding (MoU) dengan BPJSTK, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat, 13 September 2019.

Sartono mengatakan komitmen kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara akan terus mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada stakeholder yaitu pemerintah atau lembaga negara, BUMN/BUMD terkait masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Terkait dengan BPJSTK, kami terus bersinergi untuk menghadapi badan usaha atau perusahaan yang belum patuh dan taat dalam hal kewajiban-kewajibanya dengan negara yaitu memberikan jaminan sosial ke pekerja," kata dia.

Untuk memberikan pembinaan kapatuhan jaminan sosial berbagai langkah juga dilakukan pihak BPJSTK bersama Kejati Lampung, mulai dari memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, hingga turun tangan melalukan mediasi dengan pihak perusahaan bandel. "Jika sampai tetap tidak mengindahkan peringatan kita, maka nanti akan kita tindaklanjuti kepada sanksi tegas berupa tindakan hukum kepada perusahaan bandel," ujar dia.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Bidang Kepesertaan Kanwil Sumbagsel, Masri didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung Heri Subroto dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Widodo mengatakan dari 7.200 perusahaan terdaftar di Lampung masih banyak perusahaan bandel. Perusahaan bandel tersebut, selain perusahaan belum daftar diantaranya juga perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya dan melaporkan upah pekerja lebih kecil.

"Dengan alasan itu perusahaan mengurangi hak-hak pekerjanya, karena hitungan jaminan sosial pekerja dihitung dari besaran upah yang dilaporkan," terang dia.

Pihaknya berharap Kejaksaan di wilayah Lampung dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi, agar semua pekerja di Lampung mendapatkan hak perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ribuan Perusahaan Masih Menunggak Iuran

Atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik, sebelumnya BPJSTK di Lampung bersama Kejati Lampung berhasil melakukan penagihan piutang iuran perusahaan bandel pada 2016 hingga Agustus 2019 dari Rp24,5 miliar dari 2.265 perusahaan sudah terpulihkan sekitar Rp6,8 miliar. "Kami berharap peningkatan kerja sama dengan Kejati Lampung ini dapat mencapai target penagihan piutang hingga 80% pada akhir 2019 nanti," ujar Masri.

Dari data BPJS Ketenagakerjaan perusahaan di Lampung di kategori perusahaan wajib belum daftar (PWBD) sebanyak 1.827 perusahaan. Kemudian perusahaan daftar sebagian (PDS) tenaga kerja terdapat 28 perusahaan, perusahaan daftar sebagian (PDS) upah pekerja terdapat 120 perusahaan, dan perusahaan daftar sebagian (PDS) program jaminan sosial terdapat 105 perusahaan.

Lampost.co



Berita Terkait



Komentar