#hajidanumrah#humaniora#beritalamtim#wabahcorona

Awasi Kebijakan Penundaan Haji 2020

( kata)
Awasi Kebijakan Penundaan Haji 2020
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Menteri Agama (Menag) telah membatalkan pemberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan itu disampaikan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020. Di Provinsi Lampung sendiri ada 7.030 orang calon jemaah haji dan 93% atau 6.627 orang jemaah telah melakukan pelunasan yang ditunda keberangkatannya.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M yang langsung ditandatangani oleh Menteri Fachrul Razi di Jakarta pada 2 Juni 2020.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan bahwa penundaan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Meskipun begitu, kebijakan tersebut juga harus dikawal implementasinya sampai ditingkat daerah. Apabila ada aduan dari para jemaah mengenai hal tersebut maka harus diakomodir secara baik.

"Ini kan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya DPRD Provinsi Lampung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan di daerah," katanya di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 2 Juni 2020.

Apalagi dalam aturan tersebut setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meskipun begitu setoran pelunasan BIPIH dapat diminta kembali oleh Jemaah Haji. Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dinyatakan batal, BIPIH dikembalikan, dan kembali Gubernur dapat mengusulkan Petugas Haji Daerah nama pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Kemudian pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1441H/2020M dinyatakan batal, BIPIH dikembalikan, dan KBIHU dapat mengusulkan nama Pembimbing pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.  Selanjutnya semua paspor Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU pada Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

"Sepanjang mekanisme dan sistemnya tidak dilanggar maka dipersilahkan saja. Kalau ada mekanisme dan sistemnya dilangar tentunya hal tersebut tidak bisa diteruskan. Melalui komisi terkait dalam hal ini Komisi V DPRD Provinsi Lampung, kita akan awasi kebijakan ini," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ini.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar