#LESTARIMOERDIJAT

Aturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Harus Jadi Perhatian Bersama

( kata)
Aturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Harus Jadi Perhatian Bersama
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dok MI


Denpasar (Lampost.co) -- Kesadaran bersama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) layak mendapat perhatian setiap elemen bangsa.

"Perlu kejelasan dan pemahaman bersama untuk mendesak kawan-kawan di Senayan agar segera menindaklanjuti pembahasan RUU PRT ini dan mengesahkannya menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Tarik Ulur Nasib RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 17 Februari 2021.

Acara dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Arimbi Heroepoetri. Adapun narasumbernya yaitu Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya; Komisioner Komnas Perempuan Periode 2020 – 2024 Theresia Iswarini; dan aktivis dari JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) yakni Lita Anggraini.

Selain itu Dewi Savitri (Jurnalis Senior, Standard & Practices CNN Indonesia Group) dan Dr. Atang Irawan, SH., M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara, Dosen Universitas  Pasundan) hadir sebagai panelis.

Menurut Rerie, sapaan akrabnya, semakin lama menunda pembahasan RUU PRT sama saja mengabaikan hak azasi manusia yang secara mendasar menjadi tanggung jawab kita bersama. "Ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Menurut Rerie, hak warga negara sama di mata hukum, sehingga terkait pembahasan aturan bagi pekerja rumah tangga prinsip keadilan wajib dikedepankan.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Bandung, Atang Irawan berpendapat perlu kewarasan berpikir dalam melanjutkan pembahasan RUU PRT ini. Sebab, sejumlah pihak menganggap PRT sudah diatur dalam UU Tenaga Kerja, tetapi kenyataan yang diatur dalam UU Tenaga Kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Sedangkan pemberi kerja bagi PRT tidak bisa disebut sebagai pengusaha.

Wakil Ketua Baleg  DPR RI, Willy Aditya mengakui pembahasan RUU PRT di Badan Legislasi DPR sudah selesai, tinggal diajukan ke sidang Paripurna sebagai hak inisiatif DPR.

Pada pekan kedua Maret 2021, jelas Willy, dijadwalkan akan diadakan rapat kerja untuk membahas RUU PRT sebelum diajukan ke sidang Paripurna DPR. Posisi ini, menurut dia, masih rawan bagi keberlanjutan pembahasan RUU PRT.

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini menyatakan Komnas Perempuan sudah mencoba untuk berupaya melobi sejumlah fraksi seperti seperti Gerindra, Golkar dan PKB agar RUU PRT ini tetap bisa diajukan sebagai RUU inisiatif DPR.

Sedangkan Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja  Rumah Tangga, Lita Anggraini mengungkapkan, hingga saat ini banyak kasus-kasus ketidakadilan terhadap PRT yang terkesan dibiarkan terus menerus.

Pekerja rumah tangga, menurut Lita, adalah pekerja yang dekat di mata, namun jauh dari pikir. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi hak-hak lebih dari lima juta pekerja rumah tangga.

Pada akhir diskusi, jurnalis senior Saur Hutabarat menilai berlarut-larutnya pembahasan RUU PRT sejak puluhan tahun lalu memperlihatkan kinerja parlemen yang tidak jelas.
"Tidakkah DPR bosan terhadap dirinya yang hampir 20 tahun membiarkan RUU PRT keluar masuk pembahasan tanpa menghasilkan produk legislasi?" tanya Saur.

MI







Berita Terkait



Komentar