bpjs

Aturan Penaikan BPJS Kesehatan Membebani Rakyat

( kata)
Aturan Penaikan BPJS Kesehatan Membebani Rakyat
Ilustrasi BPJS Kesehatan. MI/Ramdani

Jakarta (Lampost.co) -- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dianggap memberatkan masyarakat, sehingga pemerintah diminta untuk mencabut aturan tersebut. Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi mengatakan masyarakat telah memikul beban berat terlebih saat pandemi covid-19 yang menghilangkan pekerjaan mereka. 
 
"Tolonglah pemerintah, lihatlah dengan mata hati kondisi rakyat saat ini. Terlebih lagi, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian kemudian terbebani kenaikan iuran yang signifikan. Baik peserta iuran mandiri, juga penerima upah," kata dia di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
 
Selama ini, lanjut dia, masyarakat telah memikul beban yang berat melalui berbagai iuran diantaranya Jamsostek Ketenagakerjaan dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

"Kalau saya ambil UMP saja di DKI sebesar Rp763.429 tersedot untuk berbagai iuran tersebut. Sisanya untuk biaya hidup dikurangi lagi tagihan air, listrik, dan lain-lain. Belum lagi berbagai beban perpajakan sebagai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan adanya PPH 21, PBB, dan sebagainya," ungkap dia.
 
Penaikan iuran BPJS Kesehatan, dinilai Intang sebagai bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap masalah yang dihadapi negara. Padahal melalui putusan Mahkamah Agung (MA), pemerintah diminta memperbaiki tata kelola menyelesaikan inefisiensi untuk menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan.
 
"Juga DPR dalam berkali-kali kesimpulan raker (rapat kerja) dan RDP (rapat dengar pendapat) Komisi IX, juga rapat gabungan komisi IX, XI yang dipimpin langsung Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) juga menyampaikan rekomendasi perbaikan tata kelola ini," ujar dia.
 
Dia mendesak aturan yang mendasari penaikan BPJS Kesehatan itu segera dicabut. Pemerintah tidak perlu menunggu gugatan masyarakat lagi baru merespons tuntutan tersebut.
 
"Jangan jadikan rakyat tumbal dari kebijakan yang tidak pro rakyat. Setop membuat kebijakan yang luar biasa blunder," ujar dia.
 

Medcom



Berita Terkait



Komentar