#aturanpandemicovid-19#aparaturdesa#beritapesibar

Aturan Pandemi Covid-19 Buat Aparatur Desa Bingung

( kata)
Aturan Pandemi Covid-19 Buat Aparatur Desa Bingung
Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, Edy Mukthar. Lampost.co/Yon Fisoma

Bandar Lampung (Lampost.co): Peraturan penanganan dan penganggaran uang negara dari dana desa (DD) untuk penanganan dampak covid-19 yang aturannya banyak dan kadang ada perubahan menyebabkan aparatur pekon (desa) di Kabupaten Pesisir Barat bingung.

"Untuk pekon, kami sampai sekarang tertunda memang belum dapat diserap DD untuk tahap pertama. Tertunda belum cair, peratin dan kami selaku aparat pekon juga bingung aturan pemerintah yang berubah-ubah. Kami setiap malam juga membahas bagaimana penangulangan dampak covid-19 di pekon ini harus sesuai aturan. Tetapi yang kami alami sekarang ada aturan, dua hari kemudian keluar aturan baru," kata Ruspianto, kaur umum Pekon Padangrindu, Kecamatan Pesisir Utara, Minggu, 10 Mei 2020.

Kata dia, karena takut melanggar 14 kriteria sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah, untuk penerima BLT dana desa sebesar Rp600 ribu/KK yang menerima selama tiga bulan, awalnya pihaknya mengusulkan hanya lima orang penerima BLT. Jumlah itu yang sesuai kriteria aturan pemerintah.

"Karena itu memang jumlah warga kami yang memenuhi kriteria. Tetapi setelah datanya kami setor ke provinsi. Pihak provinsi malah bertanya kok sedikit sekali jumlah penerima BLT-nya. Sehingga kami rubah dan tambah menjadi delapan orang," kata dia. 

Senada dikatakan Peratin Tanjungsakti Kecamatan Lemong, Hasbul, penerima BLT dari DD di pekon itu ada lima orang. Diantara penerima BLT tersebut adalah suami istri korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari luar Pesisir Barat. Kemudian mereka pulang kampung dan tinggal di pekon itu.

Lain lagi dikatakan Peratin Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, Bandarsyah, terkait bantuan BLT dari DD pekon itu, pihaknya telah melakukan pendataan secara detil terhadap masyarakat di wilayah pekon setempat.

"Ada 87 kepala keluarga (KK) di pekon ini yang akan menjadi penerima BLT dari DD. Tetapi untuk DD tahap pertama ini digulirkan untuk satu bulan saja yaitu untuk bulan April saja," kata Bandarsyah.

Kata dia, Pekon Penengahan adalah wilayah yang paling besar menganggarkan BLT kepada masyarakatnya di wilayah Kecamatan Lemong.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, Edy Mukthar, ditemui di kantornya, Selasa, 12 Mei 2020 mengatakan seharusnya peratin dan aparat pekon terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) dan pihak-pihak terkait lain, sehubungan keluhan peratin dan aparat pekon yang merasa bingung dalam melaksanakan aturan dalam penyaluran anggaran penanganan dampak covid-19 yang dinilai berubah-ubah.

"Jangan sampai aparat pekon kurang edukasi. Mereka harus sering koordinasi," kata Edy. 

Menurutnya berdasar aturan penerima BLT diperuntukkan bagi warga yang memang layak mendapat bantuan itu. Namun, tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau basis data terpadu (BDT). Yang memang sudah mendapat bantuan sosial seperti PKH, meskipun bukan pada masa pandemi korona seperti saat ini. 

Menurut Edy mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi adanya dugaan penyimpangan penyaluran anggaran covid-19.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar