#phk

Aturan Anyar Kemnaker Tingkatkan Potensi PHK

( kata)
Aturan Anyar Kemnaker Tingkatkan Potensi PHK
Kantor Kemenaker. Foto Medcom


Jakarta (Lampost.co) -- Aturan pengupahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, dinilai bakal meningkatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyusutan pembukaan lapangan kerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan regulasi anyar itu menaikkan beban biaya usaha yang berujung pada langkah efisiensi untuk menjaga arus kas perusahaan. 

"Permenaker 18/2022 ini akan memperbesar PHK dan penyusutan lapangan kerja di tahun depan," kata Hari dilansir Media Indonesia, Selasa, 6 Desember 2022.

BACA JUGA: HP Bakal PHK 6.000 Karyawan

Langkah PHK dan pengurangan lapangan kerja disebutnya bukan ancaman dari dunia usaha pascapenerbitan aturan Kementerian Ketenagekerjaan. Sebab, sebelum beleid tersebut keluar, sejumlah industri, khususnya yang berorientasi ekspor, telah melakukan PHK.

"Itu karena ada penurunan permintaan dari negara pembeli akibat melemahnya perekonomian dunia. Industri yang paling merasakan dampak ialah sektor alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta garmen," jelasnya.

Penurunan penjualan produk di sektor tersebut terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan pendapatan perusahaan berkurang dan langkah efisiensi berupa PHK pun harus diambil.

Menurutnya, kondisi tersebut akan bertambah parah jika penaikan upah minimum sesuai Permenaker tetap diberlakukan tahun depan.

"Pada 2023, permintaan terkait lifestyle, garmen, tekstil dan nonpangan akan drop cukup besar. Ekspor hasil perikanan ke Jepang juga turun, sehingga omzet pun turun. Sayangnya yang turun ini sektor padat karya," tuturnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Apindo per Oktober 2022, sebanyak 834 ribu orang mengalami PHK dan 1,6 juta orang mengundurkan diri dari pekerjaan. Hal ini tentu akan berimbas pada produktivitas dan hilangnya potensi perekonomian nasional.

Jika jutaan orang tersebut urung mendapatkan pekerjaan, terdapat potensi penambahan pengangguran yang juga dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin akan memberatkan keuangan negara, karena pemerintah harus menggelontorkan subsidi atau bantuan sosial.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar