#advetorial#masyarakatadat#lamsel

Atasnamakan Masyarakat Lamsel, Para Tokoh Adat Bantah Pernyataan Aksi AMHLS di KPK

( kata)
Atasnamakan Masyarakat Lamsel, Para Tokoh Adat Bantah Pernyataan Aksi AMHLS di KPK
Para tokoh masyarakat adat Lampung Selatan yang menyebut aksi unjuk rasa dilakukan Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS) bukan atas nama lembaga adat tapi insiatif pribadi pengunjuk rasa. (Foto:Dok)


Kalianda (Lampost.co) -- Aksi unjuk rasa dilakukan Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS) digelar di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. Karena mengatasnamakan masyarakat adat Lamsel, hal itu menuai bantahan. 

Secara tegas, para tokoh adat Lampung Selatan Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki. Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan. 

Kemudian, Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison, Pangikhan Naga Bringsang V Sai Batin Makhga Dantaran, Ahmad Fajirin dan Panglima Sindang Kunyaiyan Batin Jaksa Zamroni. 

Secara kompak mereka membantah, aksi unjukrasa yang dilakukan di depan kantor KPK tersebut merupakan murni sebuah gerakan dari lembaga-lembaga tertentu, tidak ada campur tangan masyarakat adat. 

"Terkait aksi unjukrasa tersebut tidak ada keterlibatan ataupun mengutus perwakilan secara adat khususnya adat di Lampung Selatan. Justru, kami warga adat sangat mendukung penuh program pembangunan Bupati Lampung Selatan," ujar Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki, kepada sejumlah wartawan di Lamban Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Kamis sore, 13 Januari 2022.

Senada dikatakan Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan.  Menurut dia, jika ada segelintir orang termasuk warga adat yang mengikuti aksi itu, dipastikan seseorang itu bergerak atas inisiatif sendiri.

"Dari aksi tersebut, kami juga tidak dapat intervensi kepada rekan-rekan yang ada disana. Sebab, menyatakan hak dimuka umum memang dilindungi undang-undang. Tapi, jika ada potensi gejolak di masyarakat dengan adanya aksi tersebut. Maka,  kami berhak ambil tindakan," katanya.

Pernyatan itu juga disampaikan  Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison. Dia  juga memastikan, dari pihak Sai Batin Marga Rajabasa tidak merasa mengirim utusan untuk mengikuti aksi itu. 

"Saya tidak merasa mewakilkan atapun mengutus masyarakat adat saya untuk mengikuti aksi di Jakarta,"kata dia.

Sementara itu, Panglima Sindang Kunyaiyan Batin Jaksa Zamroni menyatakan, mengenai tindaklanjut pengembangan kasus fee proyek di Lampung Selatan, semestinya masyarakat dapat mempercayakan kerja tersebut kepada KPK. 

"Saya rasa, didalam tubuh KPK adalah orang-orang pilihan. Kalau memang dalam  kasus itu menurut KPK perlu ada yang harus dikembangkan. Maka, pasti akan dikembangkan. Kita tidak perlu melakukan intervensi,"tegasnya.

Zamroni juga menambahkan, semestinya para pengunjuk rasa di KPK dapat memahami terlebih dahulu mengenai bagaimana kinerja penanganan dan pengembangan kasus yang telah disidangkan. Sehingga,  mereka tidak kebablasan untuk memberikan presur terhadap kerja KPK. 

"Harapannya, agar Lampung Selatan tetap kondusif dan seluruh masyarakat dapat mendukung program pembangunan Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto," tambahnya. 

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar