ProyekJalanSPAM

Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kritisi Proyek SPAM PDAM

( kata)
Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kritisi Proyek SPAM PDAM
Pengerjaan galian pemasangan pipa SPAM. Dok. Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Provinsi Lampung menyoroti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau yang dinilai asal-asalan, dan mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan. 

Ketua DPD Aspeknas Lampung Aprozi Alam mengatakan bahwa terkait pengerjakan proyek SPAM banyak hal-hal yang dilanggar, seperti pengabaian hak masyarakat mengenai fasilitas umum jalan raya yang tidak dilakukan secara sempurna. Ia menilai seharusnya PDAM atau perusahaan yang mengerjakan proyek terlebih dahulu melalukan sosialisasi kepada masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

"Kemudian pengerjaan proyek terdebut harus mengedepankan keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Karena pengguna jalan memiliki hak menikmati jalan tersebut," katanya kepada Lampost.co, Jumat, 7 Februari 2020.

Ia juga mengatakan satuan kerja harus memberikan solusi konkret yang jelas. Berikan teguran keras kepada perusahaan tersebut, bila tidak mengindahkan teguran tersebut maka perusahaan tersebut harus diberhentikan dan jangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan proyek kembali

"Langkah-langkah yang sesuai dengan aturan harus dilakukan. Temuan-temuan dilapangan harus disoroti dan keinginan masyarakat pengguna jalan harus diituruti," katanya.

Aprozi mengatakan perusahaan pelaksana proyek pembangunan mengabaikan peraturan dari Departemen Ketenagakerja tentang keselamatan tenaga kerja maupun keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya ia juga mengamati bahwa pekerjaan proyek tersebut semau-mau menjalankan tugasnya.

"Saya menyarakan kepada satuan kerja untuk memberhentikan kontrak kerjanya tersebut. Kalau sampai 15 hari tidak ada perbaikan-perbaikan maka saya sebagai penggunaan jalan akan melakukan gugatan kepada pengadilan," katanya.

Winarko



Berita Terkait



Komentar