ASNpilkada

ASN Tidak Netral Terancam Dipecat

( kata)
ASN Tidak Netral Terancam Dipecat
Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoir.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Untuk sanksi paling ringan berupa teguran lisan dan untuk sanksi terberat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

"Kita senantiasa mengingatkan ASN untuk tetap netral pada pilkada. Sejauh ini di 8 Kabupaten/Kota sudah ada 15 kasus temuan dugaan pelanggaran dan sudah ditindaklanjuti oleh KASN," kata Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah kepada Lampung Post, Jumat, 11 September 2020.

Sesuai data pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung ada 15 kasus temuan dugaan pelanggaran, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelanggaran tersebut tersebar di Pesisir Barat ada 6 temuan, Way Kanan ada 1 temuan, Lampung Tengah ada 3 temuan, Lampung Timur ada 2 temuan, Bandar Lampung ada 1 temuan dan Lampung Selatan ada 2 temuan.

Penanganan pelanggaran netralitas ASN tersebut sejak periode 17 Desember 2019 sampai 27 Mei 2020. Sanksi dari tindaklanjut dari KASN tersebut beragam seperti di Pesisir Barat berupa sanksi moral dan disiplin sedang, Lampung Tengah berupa sanksi disiplin sedang dan sanksi moral, Lampung Timur berupa sanksi disiplin sedang, Bandar Lampung belum ada tindak lanjut dan sedang berproses dari KASN, Lampung Selatan berupa sanksi moral.

Trend pelanggaran netralitas ASN meliputi ASN memberikan dukungan melalui media masa dan media masa, ASN menghadiri kegiatan silahturahmi/menguntungkan bakal calon, mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, mempromosikan diri/orang lain, mendampingi balon melakukan pendaftaran dan fit and propertest, dan mendaftarkan sebagai calon perseorangan.

Langkah-langkah strategi pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu. Pihaknya menerbitkan produk hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan. Untuk pencegahan ada Surat Edaran Nomor: 0266/K. BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang pencegahan tindakan pelanggaran. 

Pengawasan tertuang pada Surat Edaran Nomor: 0298/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2020 tentang persiapan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020. Kemudian penindakan Surat Edaran Nomor: 0257/K.BAWASLU/PM.07.00/III/2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Nomor: 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 tentang penanganan pelanggaran setelah penundaan tahapan Pilkada 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Kemudian pendidikan pemilih melaksanakan SKPP daring di seluruh Indonesia untuk mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Kemudian sosialisasi untuk memastikan perancangan dan pembentukan Peraturan Bawaslu dan produk hukum lainnya telah sesuai dengan seluruh aturan terkait pemilihan dengan memperhatikan keamanan dan standar prosedur pencegahan covid-19.

"Kemudian mengenai regulasi, kita melaksanakan sosialisasi melalui seminar online dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga/kementerian, NGO, partai politik, dan masyarakat terkait tugas dan wewenang Bawaslu pada Pilkada 2020," katanya.
 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar