#lampung#pilkada#bawaslu

ASN Tidak Netral dalam Pilkada Terancam Dipecat

( kata)
ASN Tidak Netral dalam Pilkada Terancam Dipecat
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memberi sanksi tegas bagi siapa pun, termasuk aparat sipil negara (ASN), yang melanggar aturan pada pilkada serentak di delapan kabupaten/kota. Sanksi tegas berupa pemecatan bagi ASN yang tidak netral atau mendukung calon kepala daerah.

Anggota komisioner Divisi Pencegahan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan netralitas ASN, aparatur desa/kelurahan RT/RW/kepala lingkungan, dan penggunaan program pemerintah untuk memobilisasi dukungan paling rawan terjadi. Bawaslu pun selalu mengimbau petahana untuk tidak memobilisasi ASN atau aparatur desa/kelurahan.

"Kami mengimbau agar petahana tidak memobilisasi ASN atau aparatur desa, kelurahan atau RT/RW," katanya, Jumat, 1 November 2019.

Untuk saat ini, pihaknya sudah memberi surat pencegahan kepada kepala daerah yang maju dalam pilkada da sosialisasi ke stakeholder melalui sosial media sudah sering dilakukan.

Pada 1 Novemver 2019 Bawaslu Pesawaran telah menyampaikan surat dengan nomor 0193/K.LA-07/PM.02/XL/2019, perihal peringatan dini netralitas ASN di lingkungan Pemkab setempat . Laporan ini juga akan disampaikan kepada daerah lain yang menggelar pemilihan kepala daerah.

"Contoh yang dilakukan Bawaslu Pesawaran ini juga akan dilakukan di kabupaten/kota lain. Kalau soal temuan sejauh ini belum kami temukan atau ada laporan terkait tidak netralnya PNS," katanya.

Dia menambahkan dasar hukum yang diterapkan sudah jelas, seperti PP No.35 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan SE KASN NO.B-2900.TGL.10 Nov 2017 tentang Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2018. Kemudian UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Surat Menpan RB No B.71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksana Netralitas ASN, PP No.42/2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar