#netralitasasn#pilkada#beritalampung

ASN Tidak Netral Bakal Kena Sanksi 

( kata)
ASN Tidak Netral Bakal Kena Sanksi 
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung menindaklajuti surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menegur 67 kepala daerah, termasuk Gubernur Lampung tentang netralitas ASN dalam Pilkada. Di Lampung ada 4 daerah melanggar netralitas ASN, yakni Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Way Kanan.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pihaknya menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ia mengatakan di Provinsi Lampung ada 4 daerah yang melanggar netralitas ASN, yakni Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Way Kanan.

"Kita sudah terima surat dari KASN dan akan kita laksanakan rekomendasi tersebut. Nanti Inspektorat yang memberikan sanksinya. Sanksinya seperti penundaan kenaikan gaji secara berkala," kata Fahrizal, Senin, 2 November 2020.

Dia mengatakan para ASN yang terkena teguran tersebut dikarenakan mengikuti proses pendaftaran, proses sosialisasi dan sebagainya sehingga Bawaslu melihat bahwa hal tersebut merupakah pelanggaran netralitas ASN. Oleh sebab itu Bawaslu mengirimkan surat kepada KASN. Ia juga mengingatkan ASN untuk tetap netral sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Bila ada pelanggaran, untuk sanksi paling ringan berupa teguran lisan dan untuk sanksi terberat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

"Sudah berulangkali mengingatkan. Pak Gubernur juga dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa ASN harus netral tidak boleh ikut berpolitik praktis. ASN ini fungsinya sebagai perekat dan pemersatu," kata Mantan Sekretaris KPU Provinsi Lampung

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin. Teguran Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020.

Menurut Tumpak Haposan Simanjuntak, sampai pada 26 Oktober 2020 terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum ditindak-lanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Berdasarkan hal itu telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar