ASNjabatan

ASN Tidak Netral Akan Disanksi Penundaan Jabatan

( kata)
ASN Tidak Netral Akan Disanksi Penundaan Jabatan
Kepala Inpektorat Provinsi Lampung Adi Erlansyah tengah memaparkan terkait ASN harus netral dalam pilkada 2020, Selasa, 15 September 2020, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel. Foto Lampost.co/Juwantoro


Kalianda (Lampost.co) -- Kepala Inspektorat Lampung Adi Erlansyah secara tegas menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pilkada. Jika, tidak netral akan terkena sanksi sedang dan berat yakni ASN tidak netral tidak dapat memenuhi syarat jabatan untuk duduk di jabatan tinggi pratama atau eselon II.

"Jadi, ketika ASN mau jadi kepala dinas, sudah terkena sanksi disiplin. Karena, tidak netralitas, maka tidak bisa lagi memenuhi syarat,"ujar dia, usai memberikan paparan dalam acara Entri Meeting, Selasa, 15 September 2020, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel.

Apalagi Kabupaten Lampung Selatan akan menggelar pilkada serentak 2020. Oleh karena itu,  ASN harus netral, maka rambu-rambu ASN harus dipatuhi sesuai undang-undang yang berlaku. Dimana,  fungsi dari ASN itu antara lain sebagai pelaksana kegiatan publik, pelayan publik dan sebagai pemererat dan pemersatu bangsa.

"Oleh karena itu, ASN punya rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam Pilkada ini. Jadi, tidak boleh nganar-nganar karena sanksi hukumannya cukup berat. Sanksi hukuman disiplin itu yang ada hanya tingkat sedang atau tingkat berat tidak ada tingkatan ringan, makanya itu kita sampaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan beberapa larangnya yaitu  ASN yang terkena sanksi disiplin terkait netralitas yakni  tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas (Randis) tidak boleh memberikan dukungan kepada salah satu calon. Maka ASN tidak boleh bertindak/berlaku yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu calon. 

"ASN ada aturannya, Bawaslu juga ada aturannya. Tadi juga sudah saya sampaikan beberapa batasan tentang hal ini, merujuk pada PP No.53/2010  tentang disiplin pegawai. Jadi tidak boleh terlibat langsung. Secara detail itu diatur oleh penyelenggara, penyelenggara punya aturan,"jelasnya. 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar