#banjirjakarta#banjirlampung#beritanasional

ASN Terdampak Banjir Boleh Cuti Tanpa Potong Gaji

( kata)
ASN Terdampak Banjir Boleh Cuti Tanpa Potong Gaji
Menpan RB Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Fransisco Carolio Hutama Gani


Jakarta (Lampost.co): Banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta membuat pedagang di pusat perbelanjaan merugi. Mal sepi pembeli di awal 2020.
 
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansyah mengatakan banjir yang dirasakan usai hujan deras sejak malam tahun baru membuat sejumlah pusat perbelanjaan langsung sepi pembeli. Pengunjung lebih memilih berada di rumah sambil mewaspadai luapan air.
 
"Anggota kami yang terkena dampak banjir tidak bisa melakukan aktivitas," kata Budihardjo kepada Medcom.id, Kamis, 2 Januari 2020.

"Banjir Jakarta dikategorikan bencana alam, sehingga pimpinan instansi dapat memberikan cuti karena alasan penting bagi pegawai yang terdampak bencana," ujar Tjahjo.
 
Tjahjo menyerahan kepada pimpinan instansi untuk menentukan jangka waktu cuti pegawainya. Jangka waktu mulai dari satu hari hingga satu bulan.
 
"Keputusan diserahkan kepada masing-masing pimpinan instansi, apakah mau memberi izin satu hari atau maksimal satu bulan, tergantung area bencana banjirnya," ujar dia.
 
Aturan cuti karena alasan penting diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Bab III Poin E. Alasan yang mendasari pemberian cuti tersebut, yakni:
 
a. Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
 
b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
 
c. Melangsungkan perkawinan.
 
d. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan operasi sesar juga dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
 
e. PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
 
f. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.
 
Adapun lamanya cuti karena alasan penting ditentukan pejabat yang berwenang. Paling lama satu bulan.
 
Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, ASN mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 
Berdasarkan permintaan tertulis tersebut, pejabat terkait bisa memberikan cuti karena alasan penting.
 
"Apabila dalam keadaan mendesak dan tak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, pejabat tertinggi di tempat ASN bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis."

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar