ottlamtim

ASN Inspektorat Lamtim Terjaring OTT Terancam Diberhentikan

( kata)
ASN Inspektorat Lamtim Terjaring OTT Terancam Diberhentikan
dok Lampost.co

Sukadana (Lampost.co) – Terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Lampung, dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lamtim yaitu HS yang menjabat sebagai Irban II di Inspektorat dan HW staf sekretariat Korpri terancam diberhentikan sementara statusnya sebagai ASN.

Namun, pemberhentian sementara keduanya baru dapat dilakukan setelah Pemkab Lamtim melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPPD) setempat menerima salinan surat perintah penangkapan dan salinan surat penahan kedua oknum ASN tersebut dari Polda Lampung.

Berita Terkait: Inspektorat Lamtim Sesalkan Dua ASN Terjaring OTT

Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim Muhammad Ridwan Rabu, 8 Juli 2020 menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai adanya dua oknum ASN yang terjaring OTT Polda Lampung. Bahkan pihak Inspektorat juga sudah berkoordinasi dengan BKPPD Kabupaten Lamtim.

Kemudian, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, siapapun oknum ASN termasuk HS dan HW tersebut kata Ridwan dapat diberhentikan sementara statusnya sebagai ASN karena diduga telah melakukan tindak  pidana.

Sebab, pemberhentian sementara oknum PNS atau ASN yang tersandung persoalan tindak pidana itu  jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dimana dalam  pasal 276 butir c disebutkan PNS diberhentikan sementara  jika ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Berita Terkait: Pengamat Sebut OTT Inspektorat Harus sampai ke Persidangan

Selanjutnya,  pada pasal 281 ayat 1disebutkan,  PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.

Kemudian, pada ayat 2 disebutkan, PNS yang diberhentikan sementara diberikan uang pemberhentian sementara. Lalu pada ayat 3 disebutkan, uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai peraturan perundang-undangan.

“Karena salinan surat-surat tersebut belum kami terima dari Polda Lampung, maka pengajuan rekomendasi pemberhentian sementara kedua oknum ASN itu kepada Bupati Lamtim belum bisa kami proses. Nanti setelah salinan surat-surat tersebut kami terima dari Polda Lampung, maka rekomendasi pemberhentian sementara itu akan kami proses dan ajukan ke Bupati Lamtim,” tambah Ridwan. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar