#netralitas#pilkada#beritalamsel

ASN dan Kades di Lamsel Diminta Jaga Netralitas

( kata)
ASN dan Kades di Lamsel Diminta Jaga Netralitas
Salah satu pengawas desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, saat menyampaikan surat imbauan netralitas kepada kepala desa, Kamis (25/6/2020). Lampost.co/Armansyah

Kalianda (Lampost.co): Menjelang Pilkada Lampung Selatan pada 9 Desember 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran Panwaslucam di 17 kecamatan mengirimkan surat imbauan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa. 

Imbauan netralitas tersebut diberikan langsung kepada para camat, kepala UPTD, kepala Urusan, kepala desa, dan sejumlah sekolah negeri di Lampung Selatan. Imbauan ini merupakan amanat undang-undang atas tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten pada konteks pencegahan. 

Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan pihaknya kembali mengirimkan surat imbauan terkait netralitas ASN kepada camat, kepala UPTD, KUA, kepala desa/kelurahan, dan kepala sekolah. Surat imbauan itu merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap netralitas ASN.  

"Selain mencegah, melalui surat imbauan dimaksud diharapkan para ASN juga diingatkan kembali terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik bagi ASN," katanya, Kamis, 25 Juni 2020.

Dia mengatakan Bawaslu akan bertindak tegas jika menemukan pelanggaran yang dilakukan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Ini sekligus melakukan review para ASN terkait status mereka sebagai abdi negra dan melekat aturan-aturan yang wajib diindahkan agar terhindar dari sanksi Komisi ASN," kata dia. 

Hal senada diungkapkan, Kordiv PHL Bawaslu Lamsel Iwan Hidayat mengatakan meski belum ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak 2020 di Lamsel. Pihaknya juga mengambil peran untuk melakukan pencegahan dan pengawasan atas undang-undang lain yang tentu masih berkaitan dengan pesta demokrasi itu, misalnya netralitas ASN dan kepala desa.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar