#rakor#asetdaerah#beritalamsel#bpk

Aset Daerah Pemkab Lamsel Jadi Sorotan BPK 

( kata)
Aset Daerah Pemkab Lamsel Jadi Sorotan BPK 
Rakor bulanan Pejabat Pemkab Lampung Selatan, Rabu (31/7/2019), di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel. (Foto: Lampost.co/Juwantoro)

KALIANDA (Lampost.co) -- Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) bulanan jajaran Pemkab Lampung Selatan, Rabu (31/7/2019) di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel.

Kepala Inspektorat Lampung Selatan Joko Sapta menyatakan permasalahan pengelolaan aset daerah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung, soal temuan administratif.

Lebih lanjut dia, menjelaskan pihaknya telah menyebarkan surat teguran dari Plt Bupati Lampung Selatan soal temuan administratif yang salah satunya soal pemasangan label pada aset milik pemerintah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Itulah yang menjadi temuan BPK, yang ditindaklanjuti oleh pak bupati dan pak bupati sudah melayangkan surat teguran kepada tiap kepala OPD," jelasnya.

Dia menambahkan dari surat teguran bupati yang merupakan tindaklanjut yang telah disebarkan, masih ada saja beberapa OPD yang belum menindaklanjuti hal itu. "Oleh sebab itu, Kepala OPD diminta membuat surat teguran ke bendahara barang dengan tembusan Inspektorat. Selain itu, sampaikan juga fisik barangnya. Nanti  semua hasilnya itu akan diserahkan ke BPK," tambah Joko.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan Fredy SM mengaku telah membuat surat teguran kepada jajaran yang ada di lingkungan sekretariat. "Sekarang ini OPD buat lagi yang ditembuskan ke Inspektur, karena itu tanda kepatuhan kita," tegasnya.

Juwantoro



Berita Terkait



Komentar